Rebut Hak Politik Buruh Migran Indonesia !!!

Migran Care Laporkan Pelanggaran Pilpres 2009 di Tiga Negara ke Bawaslu

2009-07-17T19:18:00.001+07:00

JAKARTA | SURYA Online - Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat (Migran Care), melaporkan dugaan pelanggaran pemilu presiden (Pilres) 2009 di tiga negara Malaysia, Singapura dan Hong Kong, ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayat usai melaporkan data pelanggaran ke kantor Bawaslu Jakarta, Jumat (17/7), mengatakan, hasil pemantauan timnya, penyelenggaraan Pemilu 8 Juli 2009 tidak maksimal mengakomodasi hak pilih buruh migran.

Menurutnya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif sama sekali tidak mencerminkan jumlah buruh migran Indonesia. Jumlah DPT Pilpres mencapai 1.137.738 pemilih, sementara jumlah buruh migran sekitar 6,5 juta orang.

“Jumlah DPT itu pun, masih sangat bermasalah antara lain DPT Hong Kong masih ditemukan pemilih ganda sejumlah 7.858 pemilih, DPT Singapura 25.708 nama ganda. Hal ini tidak sebanding dengan anggaran sebesar Rp3,8 triliun,” papar Anis.

Anis juga mngatakan, dengan banyaknya pelanggaran tersebut, pemerintah dalam hal ini penyelenggara pemilu tidak mampu mengupayakan pemilihan secara langsung untuk semua buruh migran di Indonesia secara serentak.

Padahal, lanjutnya, Departemen Luar Negeri (Deplu) telah membentuk pokja khusus, namun realitas menunjukkan bahwa perwakilan RI di semua negara tujuan buruh Indonesia gagal bernegosiasi dengan negara tujuan.

Negara tujuan tidak menjamin buruh migran Indonesia untuk menyampaikan hak politiknya pada Pilpres 2009, kata Anis.

Anggota Bawaslu yang dicoba dihubungi terkait pelaporan Migran Care belum birhasil ditemui, namun staf bagian pendataan Bawaslu, Ilun membenarkan telah menerima laporan pengaduan dari salah satu LSM tersebut. ant

Sumber: Surya Online

http://www.surya.co.id/2009/07/17/migran-care-laporkan-pelanggaran-pilpres-2009-di-tiga-negara-ke-bawaslu.html

Rabu, 15 Juli 2009
Klaim Partisipasi Contreng Pilpres Capai 61 Persen

NUNUKAN-Partisipasi warga di Pemilihan Presiden di perbatasan Nunukan tidak hanya kurang sosialisasi, namun warga juga dinilai apatis. Selain kurang sosialisai karena keterbatasan anggaran, ada indikasi warga sudah terbiasa denga politik uang di pesta politik sebelumnya.

Hasil temuan Tim Relawan Pemantau Pemilu Pilpres 2009, Migrant CARE yang berada di perbatasan Nunukan lainnya sangat beragam. Masih banyak lagi temuan lainnya termasuk pelanggaran yang terjadi di beberapa TPS di Nunukan yang kemarin (14/7), disampaikan langsung dalam hearing dengan Ketua KPU Muhammad Sain di Kantor KPU Nunukan.

Muhammad Sain ketika bertemu tim Migrant CARE juga membenarkan bahwa partisipasi warga Nunukan di Pilpres 2009 sangat rendah. Namun ia menolak jika angka rendahnya partisipasi mencapai 30 persen, seperti yang dilansir media belum lama ini. kepada tim Migrant CARE, ia menyodorkan data angka sebesar 61% tingkat partisipasi warga seluruh Nunukan. “Ini masuk hitungan sementara karena besok (hari ini) masih ada revisi,” jelas Sain.

Ia juga menyebutkan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara maksimal meski dengan dana terbatas. Namun diakuinya, sosialisasi Pilpres ini memang tidak menyentuh ke seluruh wilayah Nunukan karena keterbatasannya dana. “Pilpres ini kan isu nasional, sehingga warga juga terkesan apatis,” kata Sain.

Prilaku money politic sebagai sebab apatisnya masyarakat juga dibenarkan Sain. “Adanya prilaku tersebut yang imbas dari Pileg lalu, berakibat buruknya pada partisipasi warga Nunukan di Pilpres ini,” ujarnya.

Migrant CARE adalah pemantau pemilu Luar Negeri yang diakreditasi KPU dan terikat MoU dengan Bawaslu. Masuk dari Nunukan untuk memantau pelaksanaan pemilu luar negeri di wilayah Sabah. Tim Koordinator Migrant CARE di Sabah Benhard Nababan mengatakan, pihaknya juga melakukan pemantauan di perbatasan seperti Nunukan, karena misi Migrant CARE ikut mengawal hak politik buruh migran di Pilpres 2009.

Di wilayah Sebatik, tim pemantau juga menemukan hampir 40 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya, yakni dari kawasan Lordes dan Aji Kuning. Umumnya warga di dua wilayah ini adalah pekerja migran di perkebunan Malaysia yang berangkat pagi dan kembali ke petang ke Indonesia. Letak desa ini memang tak jauh dari perkebunan-perkebunan Malaysia. Namun, di perkebunan tersebut, mereka juga tidak terdata oleh PPLN (Panitia Pemilu Luar Negeri).

Menanggapi hal ini, Sain mengaku pernah mengimbau warga Nunukan yang bekerja di perkebunan untuk proaktif mendaftar di PPLN. “Inilah kendala kami di perbatasan ini sangat komplek,” keluhnya.

Beberapa pengaduan pelanggaran dari Migrant CARE seperti adanya anak di bawah umur yang dilibatkan sebagai panitia pemilu di TPS 10 Kampung Tanjung, direspon Sain. Adanya anak di bawah umur yang dilibatkan sebagai panitia pemilu, temuan bilik suara yang tidak steril di TPS 14 Kampung Tanjung. Tak luput juga laporan pertemuan di salah satu markas partai pendukung salah satu pasangan Pilpres melakukan pertemuan hingga pukul 22.00 Wita pada satu hari sebelum pecontrengan yang notabene merupakan tahapan hari tenang. Pertemuan tersebut dihadiri para kader dan juga pimpinan parpol tersebut. “Itu jelas merupakan pelanggaran berat.Akan kami lanjuti,” tegas Sain. (*/-mc/ash)

Sumber: RADAR TARAKAN

http://www.radartarakan.com/berita/index.asp?Berita=POLITIK&id=155994

Rabu, 15 Juli 2009
Pemilih Sabah Hanya 18,4 Persen
Panwas LN Tak Kawal Surat Suara, Rawan Dimanipulasi

TAWAU- Pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) di Malaysia Timur (8/7) lalu masih jauh dari harapan. Migrant CARE yang mengawal hak politik Buruh Migran Indonesia (BMI) –biasa disebut TKW- sebagai pemantau pemilihan presiden luar negeri melihat bahwa mekanisme pemilu di luar negeri yang sudah berlangsung, masih tidak efektif dan perlu dikaji ulang hingga menghasilka legislasi yang kuat untuk perlindungan hak politik BMI.

Distribusi surat suara terbesar melalui pos antar di Pilpres (8/7) lalu tidak hanya berjalan tidak hanya lamban. Namun juga tanpa pengawasan.

Ketua Koordinator Tim relawan Migrant CARE wilayah Sabah, Benhard Nababan mengutarakan, Panwaslu seharusnya terlibat langsung melakukan pengawasan mulai dari distribusi surat suara bias sampai ke tangan para buruh Indonesia, memastikan hingga surat suara benar-benar sampai dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak politik buruh. Distribusi tanpa pengawalan, lanjutnya, tidak hanya wujud pengabaian negara, namun juga sangat rentan manipulasi. Kemungkinan itu terbuka lebar apabila oknum-oknum berkepentingan dari salah satu pasangan calon berhasil mengakses.

“Jumlah paling besar justru suara yang melalui pos antaran. Ini saja sudah menggelitik kita. Apalagi distribusinya ternyata hanya lewat kantor pusat di kota, tidak langsung ke estate atau ke pabrik tempat warga Indonesia bekerja. Penerima awal surat suara juga manajer yang nota bene orang Malaysia. Dari manajer baru kemudia diturunkan ke mandor untuk disampaikan ke BNI yang bekerja di masing-masing estate. Semua prosedur dilalui tanpa ada pengawasan dari Panwas LN. Kalau Panwas LN tidak terlibat, lantas siapa yang seharusnya terlibat,” ungkapnya.

Apalagi, kata dia, jumlah suara yang diantar melalui pos mencapai 63.804 suara. Jumlah ini sangat signifikan mengingat berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Sabah-Malaysia mencapai 76.133 orang. Sebanyak 12.329 memilih di 10 tempat pemilihan suara (TPS-LN) yang disediakan. Kinabalu 5 TPS-LN dan 5 TPS-LN di Tawau. Selebihnya memilih lewat pos yang disebar di 275 lokasi yang mayoritas adalah daerah Estate/Perkebunan.

Tim yang disebar di seluruh Kinabalu dan Tawau mengantongi data 2.264 orang pemilih yang menggunakan hak politiknya. Kinabalu 1.480-orang dan Tawau 784 orang. Praktis, angka partisipasi masyarakat migran Indonesia di seluruh TPS-LN Sabah hanya mencapai 18,4%.

Minimnya partisipasi masih saja disebabkan oleh faktor-faktor lama. Karena passport di tangan majikan, tidak diperkenankan keluar hingga tidak tersentuhnya sosialisasi pemilu. Dalam perjalanan kembali melalui Tawau, Tim Migrant CARE juga menemukan ratusan buruh di estate yang tidak mengetahui kapan tanggal dilaksanakan pemilu dan siapa yang dicalonkan.

Dalam investasi langsung di kantong-kantong BMI, Tim Migrant CARE juga menemukan bahwa pekerja kebun tidak bisa mencontreng pada tanggal yang ditentukan karena surat suara dari pos antar belum sampai ke estate atau kilang tempat mereka bekerja. Procedural, surat suara seharusnya sudah sampai H-2. Hingga pukul 09.00 (8/7), hasil cross check di estate Dumpas –sebuah nama perusahaan perkebunan di Tawau- ternyata surat suara belum sampai tujuan. Diperkirakan paling cepat keesokan harinya (9/7) baru diterima mandor.

Temuan baru juga diperoleh dari sumber kompeten di dalam estate dan kilang. Bahwa proses distribusi serupa juga terjadi pada masa Pileg lalu. Bahkan di titik inilah suara rawan digelembungkan. Menurut sumber tersebut, di setiap Pemilu di Luar Negeri satu kepala mencontreng 3 atau lebih suara adalah hal biasa. Kemungkinan hal serupa bisa terulang di Pilpres.

“Kita punya datanya dan saksi-saksi siap memberi keterangan,” jelas Benhard.

Pelanggaran-pelanggaran juga terjadi di Tempat TPS-LN. Tidak ada saksi dari masing-masing calon, pengawasan yang minim, penggelembungan suara juga terjadi di hampir setiap estate, hingga sosialisasi yang tak menyentuh ke akar rumput. Tim relawan Migrant CARE yang memantau Pilpres Luar Negeri 2009 melaporkan, pelanggaran nyaris merata di seluruh Sabah.

Hasil pantauan di beberapa TPS juga tidak kalah mencengangkan. Intervensi baik pemerintah maupun oknum tertentu terhadap hak politik warga masih terlihat mencolok. Beberapa suara yang dicontreng dengan cara membubuhkan tandatangan pada gambar calon pun disyahkan lantaran suara diberikan pada calon tertentu. Tertangkap pula intervensi oknum berkepentingan pada calon tertentu yang dilakukan terang-terangan di bilik TPS. Oknum yang juga dikenali oleh tim Migrant CARE sebagai WNI yang memegang IC Malaysia itu tanpa sungkan-sungkan masuk ke bilik suara bersamaan dengan pemilih. Tim pemantau juga mendapati 2 pemilih wanita yang datang ke TPS-LN menggunakan nama orang tua laki-lakinya. Mereka mencontreng tanpa mendapat teguran dari petugas.

“Kita tahu bahwa hanya cacat saja yang ada dalam ketentuan undang-undang, diperbolehkan menunjuk pendamping di bilik suara,” imbuh Benhard. Benhard juga menyebut, pihaknya sempat mengkonfirmasikan semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di lapangan. Baik dengan pihak Konsulat Indonesia, Panwas LN maupun ke KPPLN di Sabah langsung.

Menurut KPPLN, sosialisasi telah dilakukan pada Sabtu-Minggu dan disiarkan pula di TV Malaysia. Petugas juga bertemu langsung pekerja di perkebunan, melakukan presentasi ke publik. Harun, KPPLN Tawau menyebut pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah melalui Majelis Perbandaran Tawau. Namun diakui masih ada saja kendala pendataan seperti tenaga harian lepas, pekerja berpindah-pindah. PPLN juga mengakui bahwa dana tersedia. Jika kemudian hingga 8/7 BMI di perkebunan belum memilih karena PPLN medan yang terlalu luas sedang tenaga panitia terbatas.

Pengiriman lewat pos sebenarnya merupakan alternatif untuk menyiasati kebijakan Malaysia yang tidak mengijinkan mendirikan TPS di estate-estate. TPS yang dibentuk pun berdasar instruksi KPU untuk memperbanyak partisipasi dan menjaga supaya tidak banyak kartu suara yang rusak. Menurut Harun, KPU juga telah menentukan pengecualian untuk pekerja kebun supaya bisa menggunakan hak pilihnya hingga tenggang waktu 10 hari setelah pemilu yang dijadwalkan.

Dari hasil pantauan di Sabah, perolehan suara sementara (menunggu hasil penghitungan suara pos antaran), unggul pasangan SBY-Boediono dengan 991 suara, disusul pasangan JK-Wiranto dengan 613 suara, dan pasangan Mega-Prabowo memperoleh 553 suara. Untuk suara sah mencapai 2.157 suara, yang diakomodir dari Kota Kinabalu dengan suara sah sebanyak 1.383 suara, dan Tawau sebanyak 774 suara sah. Sementara surat suara tidak sah sebanyak 107 suara (Kota Kinabalu: 97 suara, Tawau: 10 suara).

Hingga kemarin (14/7), perhitungan suara untuk pos antara dari masing-masing estate belum juga sampai di Tawau. Sehingga keunggulan SBY-Boediono ini masih bersifat sementara. (*/ash)

Sumber: RADAR TARAKAN

http://www.radartarakan.co.id/berita/index.asp?Berita=POLITIK&id=155996

Daftar Pemilih Luar Negeri Merosot

2009-07-07T11:26:00.000+07:00

Senin, 06 Juli 2009 17:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Catatan Migrant Care Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri untuk pemilihan presiden justru merosot dibanding pemilihan legislatif. "Masih juga ditemukan nama ganda dan pemilih fiktif," tulis Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam rilis yang diterima Tempo, Senin (6/7)Daftar Pemilih Tetap untuk 8 Juli mendatang turun 338.105 pemilih menjadi 1.137.738 orang. Migrant Care juga menemukan nama ganda sebanyak 25.708 jiwa dan 10 pemilih fiktif di Singapura. "Masalah daftar pemilih ini tak sebanding dengan anggaran pemutakhiran,"Anis mengeluhkan.Pemerintah, kata Anis, menyediakan dana untuk pemutakhiran data pemilih luar negeri sebanyak Rp 3.811.518.000.Pada pemilihan presiden mendatang, Migrant Care bersama Badan Pengawasan Pemilu akan mengawasi pemilihan di Malaysia, Singapura dan Hongkong. "Kami akan fokus pergerakan dropping box dan pengirimna surat suara," imbuh Anis.Di Indonesia, Migrant Care akan pengawasi pemilihan di penampungan tenaga kerja luar negeri dan pintu transit di Nunukan, Kalimantan Timur. DIANING SARI

MK : Pakai KTP Boleh Nyotreng di Wilayah Sesuai Alamat KTP

2009-07-07T11:25:00.000+07:00

Senin, 06 Juli 2009 17:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan membolehkan pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk dan paspor yang masih berlaku untuk ikut menyontreng dalam Pemilihan Presiden, Rabu, 8 Juli 2009, lusa. Penggunaan KTP boleh dilakukan dengan syarat KTP masih aktif, melampiri bukti dengan membawa Kartu Keluarga (KK) dan hanya boleh digunakan untuk menyontreng di wilayah alamat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP. Syarat lain, proses pencontrengan hanya boleh dilakukan pada masa satu jam sebelum jam penutupan pemilihan di Tempat Pemungutan Suara tersebut. Demikian juga penggunaan Paspor bisa digunakan untuk memilih di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri, sesuai tempat dia sedang berada, dan maksimal dilakukan 1 jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir.Demikian bunyi keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan majelis hakim yang dipimpin langsung oleh ketua Mahkamah Konstitusi Mahfoed MD, di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (6/7).Keputuasan ini berarti mengabulkan tuntutan dua pasangan calon presidendan wakil presiden Megawati-Prabowo dan JK-Win yang mengajukan gugatan pelaksaan pemilihan presiden pada Rabu, 8 Juli 2009 mendatang, yang meminta agar MK mengabulkan permintaan agar KTP dapat digunakan sebagai bukti pemilih, bagi para pemilih yang tidak terdaftar.WAHYUANA

Statement Migrant CARE: Pilpres 2009 di Luar Negeri Rawan Masalah, Migrant CARE akan awasi Pemilihan Presiden RI di Malaysia, Singapura dan Hongkong

2009-07-06T11:28:00.003+07:00

Tiga bulan pasca penyelenggaraan PEMILU legislatif lalu, KPU diharapkan dapat maksimal melakukan perbaikan atas karut marut penyelenggaraan Pemilu Legislatif 9 April 2009. Masalah itu mulai dari problematika DPT yang berdampak pada hilangnya hak politik warga negara Indonesia secara massif, pelanggaran-pelanggaran PEMILU serta inkonsistensi KPU terhadap kebijakan yang mereka buat sendiri. Namun KPU nampaknya tidak maksimal menggunakan waktu 3 bulan tersebut untuk belajar dan berbenah, sehingga persoalan DPT tidak dituntaskan dan penyelenggaraan Pilpres 2009 diprediksi kuat akan menuai masalah sebagaimana terjadi pada PEMILU Legislatif lalu.

Persiapan penyelenggaraan Pilpres di luar negeri hingga kini belum juga menunjukkan adanya progress yang positif. DPT LN (Luar Negeri) pada Pilpres 2009 bahkan jumlahnya makin merosot: 1.137.738 pemilih (mengalami penurunan sejumlah 338.105 pemilih, dari DPT pada Pileg 1.475.847). Selain itu, berdasar penelusuran Migrant CARE juga masih ditemukan nama ganda sejumlah 25.708 pemilih serta 10 pemilih fiktif pada DPT Singapura. Persoalan seputar data pemilih ini tidak sebanding dengan jumlah anggaran untuk petugas pemutakhiran data pemilih LN (PPDPLN) yang mencapai 3.811.518.000 Rupiah.

Selain persoalan DPT, Pilpres 2009 di luar negeri diindikasikan juga akan mereplikasi atau mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama yang terjadi pada Pileg, antara lain menyangkut pergerakan dropping box serta pengiriman surat suara melalui pos yang rentan terhadap kecurangan karena minimnya pengawasan.

Merespon persoalan tersebut, Migrant CARE bekerjasama dengan Bawaslu akan melakukan pengawasan Pilpres 2009 di Malaysia (Kualalumpur, Johor Bahru, dan Sabah), Singapura, Hongkong, Nunukan serta penampungan PJTKI di Jakarta.

Dalam pengawasan tersebut, Migrant CARE akan berkonsentrasi pada bagaimana buruh migran dapat menggunakan hak politiknya secara layak dan bagaimana penyelenggara Pemilu di luar negeri atau PPLN melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak politik buruh migran tersebut. Selain itu, Migrant CARE juga akan fokus pada titik-titik rawan pelanggaran, antara lain pengawasan pergerakan dropping box dan pengiriman pos.

Jakarta, 6 Juli 2009

Jutaan TKI Terancam Kehilangan Suara

2009-07-06T10:13:00.000+07:00

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/06/03385946/jutaan.tki.terancam.kehilangan.suara
Senin, 6 Juli 2009 03:38 WIB

Jakarta, Kompas - Seolah mengulang persoalan pada pemilu legislatif lalu, jutaan tenaga kerja Indonesia yang tersebar di sejumlah negara diperkirakan akan kehilangan suara mereka dalam pemilu presiden pada 8 Juli 2009.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Minggu (5/7) di Jakarta, mengatakan, hilangnya suara TKI antara lain disebabkan kurang maksimalnya sosialisasi pemilu presiden.

Tak hanya itu, pemilu sebagai sebuah refleksi politik dinilai oleh sebagian TKI tidak lagi berdampak pada mereka. Menurut Anis, selama ini TKI menilai, siapa pun politisi yang terpilih, mereka kurang memberikan perhatian dan pelayanan yang maksimal kepada TKI.

Berdasarkan pantauan Migrant Care dalam pemilu legislatif lalu, sekitar lima juta warga Indonesia di luar negeri kehilangan suara mereka. Sebagian besar di antara mereka adalah TKI. Anis mencontohkan, dari 98.000 warga yang tercantum dalam daftar pemilih tetap di Singapura, hanya sekitar 17.000 warga yang memilih.

Hal serupa terjadi di beberapa negara yang dipantau Migrant Care, di antaranya Malaysia dan Hongkong. Tentu dengan minimnya pemilih, Migrant Care menduga akan terjadi kecurangan pada pemilu presiden kali ini.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ridha Saleh, menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum yang melihat tidak terdaftarnya sejumlah calon pemilih sebagai masalah administrasi belaka. (jos)

PENGAWASAN Bawaslu Gandeng 6.500 Relawan

2009-07-03T16:41:00.002+07:00

Jumat, 3 Juli 2009 | 03:21 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu presiden, Badan Pengawas Pemilu menggandeng 6.500 relawan dari 12 lembaga pemantau. Mereka difokuskan untuk membantu mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nur Hidayat Sardini saat penandatanganan nota kesepahaman pemantauan pemilu di Jakarta, Kamis (2/7), mengakui, jumlah pengawas pemilu lapangan (PPL) terbatas, tak sebanding dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang harus diawasi. Jumlah TPS pilpres mencapai 451.182 TPS, tetapi PPL hanya 76.749 orang.

Berarti setiap PPL secara rata-rata nasional mengawasi enam TPS. Di beberapa daerah kondisinya lebih parah lagi. Di Riau, seorang PPL mengawasi 89 TPS.

Relawan itu disebar ke 130 kabupaten/kota di 33 provinsi. Setiap kabupaten/kota dipantau 50 relawan dengan tugas pemantauan satu TPS oleh satu relawan. Relawan itu berasal dari berbagai organisasi.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, pemantauan di luar negeri akan difokuskan pada pemberian suara lewat kotak antaran (drop box) dan melalui jasa pos. Pemberian suara melalui cara itu rawan dimanipulasi petugas karena lemahnya pengawasan.

Anis juga mendesak agar calon tenaga kerja Indonesia (TKI) di tempat penampungan milik perusahaan pengerah di Jakarta dapat memberikan suaranya. Karena itu, perlu dibangun TPS di dekat penampungan TKI itu.

Secara terpisah, Kamis di Jakarta, tim pasangan calon presiden-wakil presiden sudah menyiapkan saksi untuk diterjunkan pada Pemilu Presiden 2009. Saksi ini akan mengawasi pemungutan suara sampai penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Seluruh tim pasangan mengaku melatih khusus saksi yang terdiri dari kader partai pendukung pasangan capres/cawapres. Keberadaan saksi penting untuk mengantisipasi kecurangan yang bisa terjadi. (mzw/idr)

Sumber: KOMPAS

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/03/03213272/bawaslu.gandeng.6.500.relawan

Bawaslu Gandeng Pemantau Pemilu untuk Awasi Pilpres 2009

2009-07-03T16:39:00.002+07:00

Bawaslu-Jakarta, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tinggal beberapa hari lagi. Guna memperkuat fungsi pengawasannya, Bawaslu menggandeng 8 Pemantau Pemilu untuk ikut serta dalam mengawasi Pilpres 2009 yang akan berlangsung pada 8 Juli nanti. Dengan dukungan organisasi Pemantau Pemilu ini, diharapkan beban tugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) bisa lebih ringan.

Kerjasama Bawaslu dengan 8 Pemantau Pemilu ini diwujudkan dalam bentuk penandatanganan memorandum of understanding atau nota kesepahaman yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jl. Jenderal Sudirman Jakarta pada Kamis (02/07/2009). Kedelapan Pemantau Pemilu yang menandatangani nota kesepahaman ini adalah: Pengurus Besar HMI, Pengurus Alumni GMNI, Migrant Care, Masika ICMI, PMII, Komite Pemantau Pemilu Indonesia (TEPI), Pattiro, serta Pemuda Muhammadiyah.

Dalam sambutannya usai penandatanganan nota kesepahaman, Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini mengatakan, dukungan dari Pemantau Pemilu sangat diperlukan guna membantu tugas pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara berjenjang dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas Pemilu Lapangan.

“Pengawas Pemilu itu jumlahnya tidak banyak, dan tidak bisa mengcover banyak hal. Tugasnya sungguh besar karena harus mengawasi perlengkapan Pemilu dan distribusinya. Selain itu juga mengawasi persiapan pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil pemungutan suara. Karena itulah, dibutuhkan dukungan dari Pemantau Pemilu,” tegas Nur Hidayat Sardini.

Nur Hidayat Sardini menjelaskan, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nanti, akan ada 451.182 TPS dengan jumlah pengawas sebanyak 76.749 yang tersebar di tingkat desa dan kelurahan. Bila dibandingkan antara jumlah TPS dan pengawas yang ada, maka satu orang PPL bertugas mengawasi 6 TPS. Dengan rasio seperti itu, maka bisa dipastikan tugas PPL akan sangat berat.

“Di daerah Gunung Kidul, bahkan seorang PPL harus mengawasi 50 TPS. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Belum lagi jika PPL harus berbeneturan dengan masalah teknis lain. Seperti, apakah formulir C-1 bisa diserahkan tepat waktu dan lain-lain,” jelasnya.

Atas dasar itulah, lanjut Nur Hidayat Sardini, Bawaslu merasa perlu menjalin sinergi dengan sejumlah organisasi Pemantau Pemilu untuk menutupi kekurangan yang dimiliki petugas PPL.

Sumber: BAWASLU

http://www.bawaslu.go.id/Beranda/tabid/72/mid/389/newsid389/229/Default.aspx

Presiden Terpilih Harus Lindungi TKI

2009-06-15T21:06:00.001+07:00

Posted By syamsir On 15 Juni 2009 @ 17:03 PM In Berita Terkini | No Comments

JAKARTA (Pos Kota) – Kalangan lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli
terhadap nasib tenaga kerja Indonesia (TKI), berharap presiden terpilih dalam pemilihan presiden pada 8 Juli mendatang bisa lebih memperhatikan nasib TKI atau buruh migrant di luar negeri.

“Presiden terpilih harus benar-benar bisa menjamin dan memberikan perlindungan maksimal terhadap TKI, agar mereka bisa tenang bekerja,” kata Tadjudin Ka’bah, Koordinator Migrant Justice, Senin.

Ia menambahkan, pemerintah hanya menjadikan TKI sebagai sarana penghasil devisa. ”Biasanya dalam kampanye keberhasilan TKI mengumpulkan devisa terbesar dibawah migas diklaim sebagai keberhasilan pemerintah.

Sementara dalam soal perlindungan, pemerintah baru bertindak jika sudah terjadi peristiwa yang menimpa TKI. Contohnya dalam kasus Siti Hajar, Nirmala Bonat dan lainnya,” ujarnya.

Seharusnya, perlindungan terhadap TKI sudah terfokus sejak TKI direkrut, berada dipenampungan, ditempatkan hingga pemulangan.

Pemerintah harus bisa meminta data alamat TKI dipekerjakan, agar mudah bertindak jika ada masalah.

Karena itu, Ia berharap capres dan cawapres dalam pemilu presiden kali ini tidak sekadar mengumbar janji-janji untuk memberikan perlindungan terhadap TKI, tanpa bisa memberikan bukti konkrit.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, aspirasi politik buruh migran (TKI) selama ini hanya menjadi pelengkap dalam Pemilu dan hanya untuk menambah suara saja, sementara setelah itu kepentingannya dilupakan.

“Sebagai contoh, pada Pemilu 2004, ada sembilan calon yang terpilih menjadi anggota DPR untuk Dapil 2 DKI Jakarta yang mencakup wilayah luar negeri, tapi setelah terpilih sebagian besar ditempatkan di komisi yang tidak berkepentingan dengan aspirasi masyarakat atau TKI di luar negeri,” kata Anis.

Menurutnya, sepanjang pengabdian mereka di DPR 2004-2009, sembilan anggota DPR ini kurang memperjuangkan aspirasi buruh migran. “Tidak ada satu pun tindakan politik yang dilakukan sembilan anggota DPR RI yang suaranya dipilih dari buruh migran untuk memberikan perlindungan buruh migran Indonesia,” kata Anis.

Yang paling nyata dan kasat mata adalah tidak ada satu pun anggota DPR yang terpilih dari suara buruh migran menjadi anggota Komisi IX yang membidangi masalah perburuhan,” tambah direktur migrant care itu.

(tri/sir)

Sumber: POSKOTA

http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2009/06/15/presiden-terpilih-harus-lindungi-tki

Golput dan Apatisme

2009-06-12T08:53:00.004+07:00

BURUH MIGRAN DAN PEMILU (1)

Kamis, 11 Juni 2009 | 03:17 WIB

Dewi Indriastuti

Seberapa besar partisipasi pemilih pada Pemilu legislatif 2009 di Hongkong? Jumlah pemilih tetap yang tercantum dalam daftar pemilih retap sebanyak 103.931 orang. Pada praktiknya, hanya 24.726 orang yang menggunakan hak pilih.

Dengan demikian, hanya 23,79 persen yang menggunakan hak pilihnya. Sebaliknya, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 79.205 orang atau 76,21 persen dari jumlah pemilih yang tercatat dalam DPT.

Rendahnya partisipasi pemilih ini menjadi catatan khusus bagi lembaga yang bergerak di bidang advokasi buruh migran Indonesia, Migrant Care. Hal itu tergambar dalam diskusi kecil kami—beberapa wartawan dari Indonesia—bersama Migrant Care, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI) di Hongkong, Indonesian Migrants Worker Union (IMWU), Koalisi Organisasi TKI di Hongkong (Kotkiho), dan Tifa Foundation.

Perbincangan sehari sebelum pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 itu ternyata terbukti.

Berdasarkan data Migrant Care, buruh migran Indonesia di Hongkong jumlahnya sekitar 130.000 orang. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebutkan, syarat menjadi buruh migran adalah berusia minimal 18 tahun. Dengan demikian, semua buruh migran mestinya tercatat sebagai pemilih pada pemilu.

Akan tetapi, menggunakan atau tidak menggunakan hak pilih merupakan persoalan yang berbeda bagi buruh migran. Kendala yang dihadapi buruh migran untuk menggunakan hak pilih antara lain sulit memperoleh waktu libur pada hari pemungutan suara. Mayoritas buruh migran juga tidak tahu tanggal pemungutan suara karena sosialisasi pemilu tak menyentuh mereka.

Persoalan besar yang tercetus dalam diskusi kecil itu adalah apatisme buruh migran terhadap pemilu legislatif. Buruh migran tak merasa memiliki hubungan dengan anggota DPR sehingga tidak merasa perlu memilih anggota DPR. Sikap itu tak bisa disalahkan. Seperti pemilih luar negeri lainnya, buruh migran di Hongkong memilih calon anggota legislatif dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II.

Padahal, umumnya buruh migran Indonesia berasal dari daerah luar DKI Jakarta sehingga tak pernah kenal atau mendengar nama calon anggota legislatif itu.

Anis Hidayah berpendapat, buruh migran tidak menyadari bahwa DPR memegang kunci dalam proses legislasi. ”Menyusun undang-undang yang menguntungkan bagi buruh migran juga. Proses politik ini yang tidak diketahui buruh migran,” ujar Anis.

Ketua ATKI di Hongkong Eni Lestari Andayani punya alasan lain. Selama ini tidak ada partai politik yang membawa isu buruh migran. Oleh karena itu, memilih atau tidak, tak ada manfaatnya secara langsung.

”Mungkin anggota kami ada saja yang ikut memilih dalam pemilu legislatif, tetapi jadi apatis. Apa pun hasilnya, sudah tak berani berharap,” kata Eni.

Tak ada gunanya

ATKI tidak mengeluarkan keputusan atau rujukan bagi anggotanya. Menurut Eni, ATKI mempersilakan 300 anggotanya untuk memilih ataupun menjadi golongan putih (golput).

Sumiati dari Kotkiho menambahkan, dari pengalaman anggotanya, memilih calon anggota legislatif tidak memberi pengaruh positif secara langsung. ”Tetap jadi buruh migran. Kalau ada kesulitan di sini, juga tidak ada pertolongan. Ini yang bikin kami jadi merasa tak ada pengaruhnya untuk memilih anggota DPR,” kata Sumiati.

Ario Adityo dari IMWU menambahkan, pengalaman mengajarkan buruh migran untuk mengambil sikap dan bertindak. Respons terhadap pemilu pun, sebenarnya merupakan respons berlanjut atas sikap pemerintah selama ini terhadap buruh migran. ”Sikap untuk tidak memilih dalam pemilu legislatif merupakan efek domino dari perlakuan pemerintah terhadap kami. Buruh migran diperas oleh agen, lalu ditimpa kesulitan. Apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negaranya?” ujar Ario.

Dalam hasil penelitian Asian Migrant Care, IMWU, dan Kotkiho yang dipublikasikan pada September 2007 berjudul ”Underpayment 2”, persoalan yang dialami buruh migran Indonesia di Hongkong umumnya sama. Persoalan itu adalah pelanggaran jam kerja harian, waktu istirahat wajb mingguan, biaya agen yang tinggi, dan upah di bawah standar aturan.

Masalah yang dialami buruh migran bukan hanya setelah tiba di Hongkong. Namun, sejak terdaftar sebagai buruh migran pada perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia. Menjalani pelatihan, berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, hingga memperoleh kerja melalui agen kerja di Hongkong. Semua tak lepas dari gangguan calo.

Penelitian itu menyebutkan, Pemerintah Indonesia memang menyalahkan calo. Namun, tak melakukan langkah progresif untuk melindungi buruh migran.

Anis sependapat dengan Ario. Apatisme buruh migran menghadapi pemilu merupakan wujud ”perlawanan” atas sikap Pemerintah Indonesia selama ini, yang cenderung memperlakukan buruh migran sebagai sumber devisa semata.

Namun, kondisi ini diperkirakan berbeda dengan Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2009. Setidaknya, buruh migran lebih tertarik pada pemilihan presiden, sebagai representasi Pemerintah Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, buruh migran di Hongkong pun tak ingin ketinggalan memilih calon presiden dan calon wakil presiden mereka nanti.

Seperti dikatakan Sri Wahyuni, buruh migran asal Solo, Jawa Tengah, yang sudah empat tahun bekerja di Hongkong. “Saya mau milih kalau untuk presiden. Tapi, presidennya harus bisa bantu kita kalau kita ada kesulitan di sini,” ujar Sri.

Kira-kira bisakah harapan buruh migran yang diwakili Sri Wahyuni terpenuhi? Langkah awal tentu saja, menyempurnakan DPT pemilu presiden-wakil presiden!

Sumber: KOMPAS

http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/06/11/03174513/golput.dan.apatisme

BMI Pemilih Pilpres Diperkirakan Naik

2009-06-06T13:23:00.006+07:00

Optimisme jumlah pemilih akan meningkat pada pemilu presiden 8 Juli mendatang diungkapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hong Kong, Dicky Soerjanatamihardja. “Saya percaya lebih banyak,” ujarnya. Alasannya, warga lebih kenal dengan calon yang akan dipilihnya, dibanding Pemilu Legislatif yang memunculkan ratusan calon. Jumlah warga Indonesia di Hong Kong diperkirakan sekitar 130.000. Di mana 122.000 (menurut data Imigrasi-Hong Kong tahun 2008) diantaranya adalah BMI.

Beberapa waktu sebelumnya, Dicky mengatakan bahwa sejumlah buruh migran Indonesia yang ia temui saat sosialisasi, mengaku enggan menggunakan hak pilihnya karena tak kenal calegnya. Seperti diketahui, suara dari luar negeri hanya akan masuk ke caleg dari daerah pemilihan Jakarta II. Sementara mayoritas BMI yang berada di Hong Kong berasal dari Jawa Timur. “Ya, saya mau bilang apa?” ujar Dicky saat itu.

Namun untuk pemilihan pasangan presiden-wakil presiden mendatang, Dicky yakin bahwa animo masyarakat akan lebih besar. Untuk itu, Dicky mengatakan, jika animo masyarakat terbukti cukup besar dalam Pilpres mendatang, maka enam Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan diperpanjang waktu bukanya hinga jam 4 sore. Sementara jam mulai pelaksanaan sama dengan Pemilu Legislatif, yaitu mulai jam 9 pagi.

Bagi buruh migran Indonesia, mayoritas WNI yang tinggal di Hong Kong, yang berniat menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres mendatang, maka formulir pendaftaran bisa diambil di kantor KJRI. Atau bisa juga dikirim melalui email ke ppln.hk@gmail.com atau SMS ke nomor 61114767. Sejumlah data yang perlu disampaikan melalui email dan SMS ini meliputi nama, nomor paspor, KTP, tempat dan tanggal lahir, alamat, dan memutuskan apakah akan memilih melalui pos atau datang langsung ke TPS.

Sebelumnya, banyak buruh migran asal Indonesia di Hong Kong yang tak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 2009. Migrant Care, organisasi nonpemerintah yang ditunjuk sebagai salah satu lembaga pengawas Pemilu, menyebut hak-hak buruh migran Indonesia diabaikan karena DPT terkesan dibuat asal-asalan.

Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, yang datang ke Hong Kong untuk memantau pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April lalu, menyesalkan banyaknya BMI yang tak bisa menggunakan haknya. Sementara R.Kristiawan dari Tifa Foundation yang datang bersama Migrant Care ke Hong Kong, menyebut bahwa dugaaan kacaunya administrasi pelaksanaan Pemilu Legislatif terbukti. *

Sumber: Kampung TKI

http://kampungtki.com/baca/2930

Perhatian Calon kepada Buruh Migran Kurang

2009-06-05T18:08:00.005+07:00

Jakarta, Kompas - Para calon presiden Indonesia periode 2009-2014 dinilai kurang memerhatikan nasib para buruh migran asal Indonesia. Padahal, meski jumlahnya banyak dan mendatangkan devisa amat besar, nasib buruh migran umumnya amat memprihatinkan.

Demikian antara lain dikatakan Sri Nurherwati dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan-Jakarta. Kamis (4/6) di Jakarta.

Hal senada disampaikan Koordinator Aliansi Pelangi Antar Bangsa Dewi Tjakrawinata. ”Tidak ada calon yang bicara tentang perlindungan atau pengembangan buruh migran. Semua bicara ekonomi kerakyatan atau pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, anehnya, ketika di Surabaya ada anak pedagang kaki lima yang tersiram air panas saat ada penertiban oleh Satpol PP, mereka diam saja,” ujar Dewi.

Kurangnya kepedulian para capres dan cawapres terhadap isu buruh migran, menurut Nurherwati, amat memprihatinkan. Sebab, mereka amat membantu perekonomian Indonesia. Pada tahun 2007 kiriman buruh migran Indonesia mencapai sekitar 5,6 miliar dollar AS, setara dengan Rp 50,4 triliun (kurs Rp 9.000). Nilai ini dapat diketahui karena mereka mengirimkan uangnya melalui jasa perbankan. Menurut catatan Migrant Care, organisasi masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan buruh migran, devisa yang dihasilkan buruh migran pada 2008 sekitar Rp 8,4 miliar dollar AS, atau lebih dari Rp 100 triliun. (NWO)

Sumber: KOMPAS

http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/06/05/03393357/perhatian.calon.kepada.buruh.migran.kurang

Jumlah DPT Luar Negeri Turun, Kinerja KPU Dinilai Memburuk

2009-06-01T13:19:00.004+07:00

Novia Chandra Dewi - detikPemilu

Jakarta - Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) luar negeri untuk Pemilu Presiden mengalami penurunan dibandingkan dengan Pemilu Legislatif. Hal ini dinilai karena semakin buruk dan tidak berkualitasnya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"DPT luar negeri pada Pilpres 2009 sebanyak 1.137.738 pemilih. Mengalami penurunan sejumlah 338.105 pemilih dari DPT pada Pileg 1.475.847," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah sesuai siaran pers yang disampaikan kepada detikcom, Senin (1/6/2009).

Padahal pada pelaksanaan Pileg sebelumnya, jumlah DPT luar negeri belum mencerminkan jumlah Warga Negara Indoensia (WNI) yang ada di luar negeri. Dengan begitu, DPT Pilpres 2009 semestinya mengalami peningkatan mengingat banyaknya buruh migran Indonesia yang tidak terdaftar pada Pileg lalu.

"Penurunan jumlah DPT luar negeri untuk Pilpres 2009 menunjukkan kinerja KPU yang semakin buruk dan tidak berkualitas," ungkapnya.

Penetapan jumlah DPT ini setelah rapat pleno KPU guna membahas sinkronisasi data pemilih nasional. Hal ini sesuai Peraturan KPU nomor 45/2009 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilpres 2009 untuk menetapkan DPT nasional tanggal 31 Mei 2009.

Anis mencontohkan, di Singapura, DPS untuk Pilpres justru mengalami peningkatan sebesar 9.538 pemilih. Belum lagi, banyaknya buruh migran yang proaktif mendaftar ke Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) negara setempat untuk tercatat sebagai pemilih dalam Pilpres 2009.

"Sehingga penurunan DPT luar negeri yang ditetapkan KPU justru dipertanyakan," pungkasnya.

( nov / iy )

Sumber: detikPemilu

http://pemilu.detiknews.com/read/2009/06/01/105906/1140493/700/jumlah-dpt-luar-negeri-turun-kinerja-kpu-dinilai-memburuk

Migrant CARE Minta DPT Singapura Diperbaiki

2009-05-13T18:29:00.003+07:00

Jakarta, CyberNews. Banyaknya kesemerawutan dalam DPS Singapura mendorong Migrant CARE untuk mendesak kepada KPU dan PPLN Singapura untuk segera memperbaiki DPS sebelum kemudian ditetapkan sebagai DPT pada Pilpres 2009.

Seperti diketahui, Migrant CARE menemukan 25.708 nama ganda, nama aneh "WWQEQWEQQWE" dan beberapa pemilih tanpa nama dalam DPT Singapura. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya penggelembugan DPT. Pasalnya, Pemilihan Presiden tinggal 62 hari lagi.

"Kami mendesak Bawaslu untuk segera menindaklanjuti temuan Migrant CARE," demikian siaran pers Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah kepada SM CyberNews.

"Kami meminta kepada KPU dan PPLN bertanggungjawab kepada buruh migran Indonesia yang hak politiknya telah dirampas secara sistematis," kata Anis Hidayah.

Selanjutnya, Anis Hidayaj menghimbau kepada seluruh partai politik dan anggota DPR RI yang baru terpilih dari dapil DKI II (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri) pada pemilu legislatif 2009 untuk tetap kritis menyikapi kemungkinan penggelembungan DPT di Singapura dan negara-negara lainnya.

(MH Habib Shaleh /CN08)

Sumber: SUARA MERDEKA CYBERNEWS

URL: http://www.yiela.com/view/431182/migrant-care-minta-dpt-singapura-diperbaiki

MIGRANT CARE DESAK PERBAIKAN DPT BURUH MIGRAN INDONESIA

2009-05-09T21:52:00.002+07:00

Singkawang, 8/5 (Roll News) - Lembaga peduli buruh migran, Migrant CARE mendesak penyelenggara pemilu serius meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan untuk pendataan pemilih terutama bagi buruh migran pada Pemilu Presiden 2009.

Direktur Eksekutif Migrant CARE, Anis Hidayah dalam keterangan tertulis di Singkawang, Jumat, mengatakan mereka menemukan banyak nama buruh migran yang ganda pada daftar pemilih tetap (DPT).

Misalnya sewaktu Migrant CARE menelusuri DPT Singapura dan menemukan 25.708 nama ganda. Jumlah tersebut berkisar 25,76 persen dari jumlah DPT sebanyak 99.806 pemilih.

Menurut dia, daftar pemilih ganda yang ditemukan dalam bentuk nama sama yang tidak ada binti dibelakangnya. Ia mengatakan, jumlahnya sangat banyak dan terkesan tidak wajar karena mayoritas nama pembantu rumah tangga migran di dalam paspor menggunakan binti dibelakangnya. Nama-nama tersebut antara lain adalah Sulastri (234 orang), Sunarti (172 orang), Sumiati (144 orang), Nur Hayati (111 orang), Susanti (122 orang), Ernawati (100 orang), Winarsih (90 orang) dan Yanti (83 orang).

Kemudian, Migrant CARE juga menemukan ratusan nama-nama seperti tersebut di atas tetapi ada binti di belakangnya.

Migrant CARE juga menemukan beberapa pemilih dalam DPT Singapura hanya menggunakan nomor paspor. Selain itu, ada nama yang tidak berbunyi karena kebanyakan huruf konsonan.

Ia menambahkan, pria yang terdaftar dalam DPT Singapura lebih banyak dari wanita, menjadikan daftar tersebut tidak rasional.

Ia mengatakan bahwa mayoritas WNI yang tinggal di Singapura adalah pembantu rumah tangga migran Indonesia yang semuanya adalah perempuan, yaitu sekitar 85.000 orang.

Sisanya, para pelajar/mahasiswa, pekerja profesional, dan keluarga diplomat yang jumlah laki-laki dan perempuannya relatif seimbang. Namun jumlah nama laki-laki yang terlalu dalam DPT Singapura sekitar 15.706 orang.

Migrant CARE mendesak adanya perbaikan pada DPT Singapura sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden 8 Juli 2009. Badan Pengawas Pemilu juga diharapkan menindaklanjuti temuan Migrant CARE untuk perbaikan pelaksanaan pemilu bagi seluruh rakyat Indonesia. (T011/

Sumber: FINROLL NEWS

URL: http://www.news.roll.co.id/nasional/52390-____migrant-care-desak-perbaikan-dpt-buruh-migran-indonesia____.html

MK Tolak Tangani Gugatan DPT

2009-05-08T13:16:00.003+07:00

JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak menangani gugatan yang berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Mereka hanya mau menangani perselisihan yang timbul karena perbedaan hasil penghitungan suara dalam pemilu, yaitu antara yang ditetapkan penyelenggara pemilu dan penghitungan oleh pemohon gugatan.

Ketua MK, Mohammad Mahfud MD, mengatakan, permasalahan DPT dan pelanggaran pidana pemilu, seperti politik uang, tidak dimohonkan ke MK. ''Seperti, masalah SKLN Presiden dengan KPU terkait DPT yang diajukan 19 parpol, MK menyampaikan jika tidak menangani masalah DPT atau sengketa pemilu. Karena itu, bukan permasalahan sengketa pemilu dan bukan wewenang MK. Ada lembaganya sendiri,'' terang Mahfud seusai menghadiri rapat koordinasi penanganan perselisihan hasil pemilu di MK, Jakarta, Kamis (7/5).

Diakuinya, persoalan DPT termasuk perampasan hak pilih seorang warga negara, namun penanganannya di luar kewenangan MK.''DPT itu termasuk perampasan hak pilih masyarakat, itu mungkin. Tapi, MK tidak mengadili hal-hal yang seperti itu.''Kemarin, MK bersama sejumlah lembaga terkait menyelenggarakan rapat koordinasi, terkait gugatan perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum 2009.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Mahkamah Agung, Andi Harifin Tumpa; Jaksa Agung, Hendarman Supandji; Kepala Kepolisian Indonesia Republik Indonesia, Jendral Polisi Bambang Hendarso Danuri; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafiz Anshari; dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nur Hidayat Sardini.

Dalam siaran persnya, MK menyatakan, jika KPU menetapkan hasil Pemilu 2009 sesuai jadwal, MK akan menerima penerimaan mulai Sabtu (9/5). Penerimaan pendaftaran gugatan akan dibuka tiga hari selama 24 jam.Ketua KPU, Abdul Hafiz Anshary, mengatakan, MK akan membuka penerimaan gugatan perkara perselisihan hasil Pileg 2009 setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2009 pada Sabtu (9/5). ''MK tidak mungkin mendahului (membuka sebelum diumukan KPU).''

Ditambahkan, saat ini, sudah banyak gugatan yang diajukan ke MK menyangkut perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Tapi, semua permohonan yang diajukan sebelum KPU menetapkan hasil pemilu, ditolak.

25 ribu nama ganda
Persoalan DPT bermasalah juga dilaporkan Migran Care. Dalam siaran pers yang diterima Republika, Direktur eksekutif Migran Care, Anis Hidayah, menyebutkan, penelusuran terhadap DPT Singapura ditemukan 25.708 nama ganda. DPT ganda ini ditemukan dalam bentuk nama yang sama, tidak ada binti di belakangnya, dan dalam jumlah yang sangat banyak.''Ini tidak wajar karena mayoritas PRT migran di dalam paspor menggunakan binti di belakangnya,'' kata Anis.

Mereka juga menemukan pemilih dalam DPT Singapura yang tidak ada namanya. Selain itu, juga ditemukan nama laki-laki yang terlalu banyak. Nama laki-laki ditemukan mencapai 15.706 orang. Padahal, mayoritas WNI yang tinggal di Singapura adalah PRT migran Indonesia yang semuanya perempuan, yaitu 85 ribu. Sisanya adalah pelajar/mahasiswa, pekerja profesional, keluarga diplomat yang jumlah laki-laki dan perempuannya relatif imbang. nap

Perselisihan Pileg yang Ditangani MK

Penanganan perkara yang ditangani MK adalah perselisihan yang timbul karena perbedaan hasil penghitungan suara dalam pemilu, yaitu antara yang ditetapkan penyelenggara pemilu dan penghitungan oleh pemohon gugatan. Sehingga, permasalahan daftar pemilih tetap dan pelanggaran pidana pemilu, seperti politik uang, tidak dimohonkan ke MK.

Pokok permohonan yang dapat diajukan adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang dapat memengaruhi sejumlah poin. Yaitu, terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5 persen untuk partai politik, perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, perolehan kursi parpol lokal peserta pemilu di Aceh, dan terpilihnya calon anggota DPD.

Kedudukan pemohonan atau legal standing yang diterima dalam perkara ini adalah parpol. Jadi, tidak boleh permohonan diajukan oleh perorangan anggota calon legislatif. Mahkamah juga tidak akan menerima perselisihan antarcaleg. Pengajuan perorangan hanya dapat dilakukan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).

(-)

Sumber: REPUBLIKA ONLINE

URL: http://www.republika.co.id/koran/0/49106/MK_Tolak_Tangani_Gugatan_DPT

Ditemukan 25.708 Nama Ganda Pemilih Luar Negeri

2009-05-08T13:05:00.001+07:00

SUARA MERDEKA CYBERNEWS

07/05/2009 14:56 wib - Nasional Aktual

Jakarta, CyberNews. Lembaga pembelaan buruh migran, Migrant Care, menemukan 25.708 nama pemilih ganda, nama aneh seperti "WWQEQWEQQWE" dan beberapa pemilih tanpa nama dalam daftar pemilih tetap di Singapura. Diduga kuat ada penggelembungan DPT.

Pemilihan Presiden tinggal 62 hari lagi. Berdasarkan Peraturan KPU No 10 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pilpres 2009, saat ini tengah dilangsungkan pemutakhiran DPT pada Pileg menjadi DPS untuk Pilpres 2009. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk menghasilkan DPT Pilpres yang berkualitas, representatif, dan lebih baik daripada DPT pada Pileg dengan asumsi akan ada perbaikan dan pengkajian ulang atas kekurangakuratan data yang telah terjadi .

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah memprediksikan bahwa pemutakhiran yang saat ini tengah berlangsung akan berakhir dengan hasil yang tidak maksimal. Indikasinya, tidak adanya upaya perbaikan signifikan DPT Pileg yang diduga kuat secara sitematis sangat bermasalah, sementara waktu untuk pemutakhiran dan perbaikan sangat terbatas.

"Misalnya, dalam hal pemutakhiran DPT luar negeri, PPLN selama ini kurang proaktif melakukan pendataan buruh migran Indonesia yang belum terdaftar pada Pileg lalu," kata Anis dalam pernyataan pers kepada Suara Merdeka CyberNews, Kamis (7/5).

Dalam kasus ini, lanjut dia, Migrant Care telah melakukan penelusuran terhadap DPT Singapura dan menemukan 25.708 nama ganda pada DPT Singapura atau sekitar 25,76% dari jumlah DPT 99.806 pemilih. Daftar pemilih ganda yang ditemukan adalah dalam bentuk nama sama yang tidak ada binti di belakangnya dengan jumlah yang sangat banyak dan terkesan tidak wajar, karena mayoritas nama PRT migran di dalam paspor menggunakan binti di belakangnya.

Nama-nama tersebut antara lain adalah Sulastri (234 orang), Sunarti (172 orang), Sumiati (144 orang), Nur Hayati (111 orang), Susanti (122 orang), Ernawati (100 orang), Winarsih (90 orang), Yanti (83 orang) dan banyak nama-nama lainnya. "Migrant Care juga menemukan ratusan nama-nama yang seperti tersebut di atas tetapi ada binti di belakangnya," tandas Anis.

Di samping persoalan nama ganda, katanya, Migrant Care juga menemukan beberapa pemilih dalam DPT Singapura tanpa nama. Bahkan beberapa hanya menggunakan nomor paspor dan yang lebih aneh adanya nama yang tidak berbunyi karena kebanyakan huruf konsonan. Contohnya adalah sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

No Urut DPT Nama No Paspor
96,137 WWQEQWEQQWE R234XXX23
56,160 PT SWASTHA PA A5XXX56
20,929 G7368648U P2XXX13
20,930 G7381584W P2XXX26
20,931 G7389499- P AA4XXX71
20,932 G7435471N P2XXX49
20,933 G7460066U P2XXX72
20,934 G7489104W P2XXX79
20,935 G7644234M P2XXX64
54,306 P 908707 9XXX07

Yang terakhir, ungkap Anis, Migrant Care menemukan jumlah nama laki-laki yang terlalu banyak, lebih kurang 15.706 orang pada DPT Singapura. Banyaknya nama laki-laki dalam DPT Singapura tidak berbanding secara rasional dengan jumlah WNI yang tinggal di sana.

"Mayoritas WNI yang tinggal di Singapura adalah PRT migran Indonesia yang semuanya adalah perempuan, yaitu 85.000 orang. Sisanya adalah adalah para pelajar/mahasiswa, pekerja profesional, dan keluarga diplomat yang jumlah laki-laki dan perempuannya relatif seimbang," ungkap dia.

Temuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa di Singapura diduga kuat akan tetap terjadi penggelembungan DPT dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga terjadi di luar negeri selain Singapura. Oleh karena itu Bawaslu LN (luar Negeri) harus lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran DPT yang tengah berlangsung.

Atas dasar temuan tersebut di atas, Migrant Care mendesak kepada KPU dan PPLN Singapura untuk segera memperbaiki DPT Singapura sebelum kemudian ditetapkan sebagai DPS pada Pilpres 2009, serta mendesak kepada Bawaslu untuk segera menindaklanjuti temuan Migrant Care.

"Kami juga meminta kepada KPU dan PPLN bertanggungjawab kepada buruh migran Indonesia yang hak politiknya telah dirampas secara sistematis," katanya.

Ditambahkan, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh partai politik dan anggota DPR RI yang baru terpilih dari dapil DKI II (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri) pada pemilu legislatif 2009 untuk tetap kritis menyikapi kemungkinan penggelembungan DPT di Singapura dan negara-negara lainnya.

(Imam M Djuki /CN05)

Sumber: http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=27985

Siaran Pers Migrant CARE:

2009-05-08T12:40:00.005+07:00

Migrant CARE Menemukan 25.708 Nama Ganda, Nama Aneh “WWQEQWEQQWE” dan Beberapa Pemilih tanpa Nama dalam DPT Singapura, Diduga Kuat Ada Penggelembugan DPT

Bawaslu Harus Segera Melakukan Upaya Penelusuran Lanjutan

Pemilihan Presiden tinggal 62 hari lagi. Berdasarkan Peraturan KPU No 10 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pilpres 2009, saat ini tengah dilangsungkan pemutakhiran DPT pada Pileg menjadi DPS untuk Pilpres 2009. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk menghasilkan DPT Pilpres yang berkualitas, representatif, dan lebih baik daripada DPT pada Pileg dengan asumsi akan ada perbaikan dan pengkajian ulang atas kekurangakuratan data yang telah terjadi .

Sayangnya, banyak pihak yang memprediksikan bahwa pemutakhiran yang saat ini tengah berlangsung akan berakhir dengan hasil yang tidak maksimal. Indikasinya, tidak adanya upaya perbaikan signifikan DPT Pileg yang diduga kuat secara sitematis sangat bermasalah, sementara waktu untuk pemutakhiran dan perbaikan sangat terbatas. Misalnya, dalam hal pemutakhiran DPT luar negeri, PPLN selama ini kurang pro aktif melakukan pendataan buruh migran Indonesia yang belum terdaftar pada Pileg kemarin.

Dalam kasus ini, Migrant CARE telah melakukan penelusuran terhadap DPT Singapura dan menemukan 25.708 nama ganda pada DPT Singapura atau sekitar 25,76% dari jumlah DPT 99.806 pemilih. Daftar pemilih ganda yang ditemukan adalah dalam bentuk nama sama yang tidak ada binti dibelakangnya dengan jumlah yang sangat banyak dan terkesan tidak wajar, karena mayoritas nama PRT migran di dalam paspor menggunakan binti di belakangnya. Nama-nama tersebut antara lain adalah Sulastri (234 orang), Sunarti (172 orang), Sumiati (144 orang), Nur Hayati (111 orang), Susanti (122 orang), Ernawati (100 orang), Winarsih (90 orang), Yanti (83 orang) dan banyak nama-nama lainnya. Migrant CARE juga menemukan ratusan nama-nama yang seperti tersebut di atas tetapi ada binti di belakangnya.

Di samping persoalan nama ganda, Migrant CARE juga menemukan beberapa pemilih dalam DPT Singapura tanpa nama. Bahkan beberapa hanya menggunakan nomor paspor dan yang lebih aneh adanya nama yang tidak berbunyi karena kebanyakan huruf konsonan. Contohnya adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut ini:

No Urut DPT	Nama	No Paspor
96,137	WWQEQWEQQWE	R234XXX23
56,160	PT SWASTHA PRAMATHANA ADHIGUNA	A5XXX56
20,929	G7368648U	P2XXX13
20,930	G7381584W	P2XXX26
20,931	G7389499- P	AA4XXX71
20,932	G7435471N	P2XXX49
20,933	G7460066U	P2XXX72
20,934	G7489104W	P2XXX79
20,935	G7644234M	P2XXX64
54,306	P 908707	9XXX07

Yang terakhir, Migrant CARE menemukan jumlah nama laki-laki yang terlalu banyak, lebih kurang 15.706 orang pada DPT Singapura. Banyaknya nama laki-laki dalam DPT Singapura tidak berbanding secara rasional dengan jumlah WNI yang tinggal di sana. Mayoritas WNI yang tinggal di Singapura adalah PRT migran Indonesia yang semuanya adalah perempuan, yaitu 85.000 orang. Sisanya adalah adalah para pelajar/mahasiswa, pekerja profesional, dan keluarga diplomat yang jumlah laki-laki dan perempuannya relatif seimbang.

Temuan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa di Singapura diduga kuat akan tetap terjadi penggelembungan DPT dan tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga terjadi di luar negeri selain Singapura. Oleh karena itu Bawaslu LN (luar Negeri) harus lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran DPT yang tengah berlangsung.

Atas dasar temuan tersebut di atas, Migrant CARE menyatakan sikap sebagai berikut:

Mendesak kepada KPU dan PPLN Singapura untuk segera memperbaiki DPT Singapura sebelum kemudian ditetapkan sebagai DPS pada Pilpres 2009.
Mendesak kepada Bawaslu untuk segera menindaklanjuti temuan Migrant CARE.
Meminta kepada KPU dan PPLN bertanggungjawab kepada buruh migran Indonesia yang hak politiknya telah dirampas secara sistematis.
Menghimbau kepada seluruh partai politik dan anggota DPR RI yang baru terpilih dari dapil DKI II (Jaksel, Jakpus dan Luar Negeri) pada pemilu legislatif 2009 untuk tetap kritis menyikapi kemungkinan penggelembungan DPT di Singapura dan negara-negara lainnya.

Jakarta, 7 Mei 2009

Anis Hidayah

Direktur Eksekutif

(Kontak: 081578722874)

Hak Politik Buruh Migran Harus Diakomodasi

2009-05-01T15:29:00.000+07:00

KOMPAS.Com

Jumat, 1 Mei 2009

Jakarta, Kompas - Komisi Pemilihan Umum beserta Panitia Pemilihan Luar Negeri harus mengerahkan berbagai cara untuk memutakhirkan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum legislatif lalu. Hak politik warga negara Indonesia di luar negeri, terutama buruh migran yang jumlahnya mencapai jutaan orang, harus diakomodasi.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyampaikan hal itu, Kamis (30/4). Migrant Care adalah organisasi nonpemerintah yang memperjuangkan hak buruh migran.

Pada Pemilu Legislatif 2009, Migrant Care memantau di Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Dari hasil pantauan itu ditemui berbagai masalah pada daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif. Masalah itu, di antaranya, adalah orang yang sama didaftarkan ganda, banyak buruh migran yang tidak terdaftar meski sudah bertahun-tahun bekerja di negara itu, dan buruh migran menerima surat suara ganda.

Data dari Migrant Care, jumlah buruh migran Indonesia yang bekerja di Singapura sekitar 130.000 orang, di Malaysia sekitar 2,4 juta orang, dan di Hongkong sekitar 130.000 orang.

Data DPT Pemilu Legislatif 2009 yang dirilis KPU pada 7 Maret 2009 menunjukkan, DPT Malaysia sebanyak 850.044 orang, Singapura 99.806 orang, dan Hongkong sebanyak 103.931 orang. ”Kalau dihitung jumlah buruh migran saja, banyak yang tidak tercantum dalam DPT, kan?” ujar Anis.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, sulit mengharapkan pemutakhiran DPT akan mengakomodasi banyak pemilih yang belum terdaftar. (idr)

Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/05/01/03021216/Hak.Politik.Buruh.Migran.Harus.Diakomodasi

Usulan Hak Angket untuk DPT, DPT Luar Negeri Amburadul, Partisipasi Rendah

2009-04-29T10:25:00.001+07:00

KOMPAS.com

Selasa, 28 April 2009 03:14 WIB

Jakarta, Kompas - Sebanyak 22 anggota DPR dari enam fraksi mengajukan usul penggunaan hak angket atas pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif. Pemerintah harus bertanggung jawab atas hilangnya hak pilih yang merupakan salah satu hak dasar warga negara.

Usul tersebut disampaikan kepada Ketua DPR Agung Laksono oleh wakil pengusul, yaitu Gayus Lumbuun, Hasto Kristiyanto, Aria Bima (F-PDIP), Nursyamsi Nurlan (F-BPD), Joseph TH Pati (F-PG), serta Kurdi Moekri (F-PPP), pada Senin (27/4) siang. Para pengusul yang lain berasal dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Menurut pengusul, kekacauan daftar pemilih tetap telah mencederai pemilu yang mestinya merupakan sarana kedaulatan rakyat. Terkait dengan hilangnya hak pilih warga negara, kesalahan tidak bisa dialihkan kepada KPU saja. Misalnya, undang-undang menempatkan Departemen Dalam Negeri sebagai pihak yang bertanggung jawab atas data kependudukan yang menjadi sumber penetapan DPT.

Hasto Kristiyanto menekankan, jika disetujui sebagai hak DPR, angket tidak dibatasi periode jabatan DPR. Penyelesaian masalah ini penting karena menyangkut hak konstitusional warga negara. Jika tidak diusut tuntas, pemilu ke depan akan terus dihadapkan pada ketidakpercayaan masyarakat. ”Ini untuk menyelamatkan demokrasi ke depan,” ujar Hasto.

Hasto menampik anggapan bahwa pihaknya baru mempersoalkan DPT seusai pemilu legislatif. Sejak jauh-jauh hari, setidaknya pada Februari, pihaknya sudah mengingatkan masalah DPT. Ada bukti meyakinkan bahwa mekanisme penyusunan DPT tak sesuai mekanisme. ”Faktanya, parpol tidak pernah menerima DPS dan DPT,” kata Hasto.

LN bermasalah juga

Tidak hanya DPT dalam negeri yang banyak menimbulkan masalah, DPT luar negeri pun amburadul. Akibatnya, partisipasi pemilih luar negeri sangat rendah.

Berbagai permasalahan seputar DPT LN disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah ketika melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, Senin (27/4). Mereka diterima Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini dan dua anggota Bawaslu, yaitu Wirdyaningsih dan Wahidah Suaib. Pada hari pemungutan suara, 9 April, Migrant Care melakukan pemantauan di Malaysia, Singapura, Hongkong, dan penampungan calon buruh migran.

Anis mengatakan, dari pemantauan ditemukan bahwa validitas DPT LN diragukan. Ia mencontohkan bahwa dalam DPT ditemukan satu nama untuk 40-50 orang. ”Bagaimana memastikan bahwa banyak orang memiliki kesamaan nama. Misalnya, saja di Singapura, dalam satu DPT ada 30-50 orang dengan nama yang sama. Ketika kami meminta PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) untuk membacakan nomor paspornya, mereka tidak mau,” kata Anis.
Selain itu, mayoritas pemilih dalam DPT Singapura seharusnya berjenis kelamin perempuan karena sebagian besar buruh adalah pembantu rumah tangga. ”Tetapi, yang mengherankan, DPT Singapura lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Padahal ada sekitar 10.000 ABK yang mayoritas laki-laki tidak terdaftar,” ujarnya.

Kekisruhan DPT LN berdampak pada partisipasi buruh migran dalam pemilu.
Menurut data Migrant Care, buruh migran di Malaysia yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 850.044, tetapi yang menggunakan hak pilih hanya 143.183 atau 1,84 persen. Begitu pula di Singapura, tingkat partisipasi pemilih sebesar 17,39 persen dan Hongkong 23,07 persen.

”Dengan banyaknya pelanggaran yang kami sampaikan ke Bawaslu ini, kami meminta supaya Bawaslu mendesak KPU dan PPLN untuk segera mengevaluasi DPT LN sebelum ditetapkan sebagai DPS pemilu presiden. Semua buruh migran harus terdaftar sehingga bisa menggunakan hak pilihnya. Kami juga mendesak Bawaslu segera menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu di luar negeri,” katanya. (DIK/SIE)

Sumber:
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/28/03142594/usulan.hak.angket.untuk.dpt

Migrant Care Protes DPT di Singapura Didominasi Nama Pria

2009-04-27T17:29:00.000+07:00

Amanda Ferdina - detikPemiluJakarta -

Migrant Care mempertanyakan daftar pemilih tetap (DPT) di Singapura. Dari 99 ribu-an nama DPT di Singapura, seharusnya 85 ribu di antaranya nama tenaga kerja wanita (TKW). Namun mengapa mayoritas adalah nama lelaki?

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, berdasarkan data Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Singapura, WNI yang terdapat dalam DPT di Singapura adalah 99.806. Dari jumlah itu, 85 ribu di antaranya adalah TKW yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Sedangkan sisanya 11 ribuan adalah keluarga diplomat dan pelajar.

"Namun yang aneh di DPT, dari 99.806 (nama di DPT), nama laki-laki banyak yang mendominasi. Bagaimana nama di DPT bisa didominasi oleh pria?" ujar Anis saat melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2009).

Namun Anis belum bisa memastikan berapa perbandingan nama laki-laki dan perempuan dalam DPT itu. "Kita masih dalam proses menghitung," imbuhnya.Anis menambahkan, kecurigaan ketidakberesan masalah DPT ini modus untuk menggelembungkan suara, seperti yang banyak terjadi di dalam negeri.

"Kita tidak mengetahui siapa yang sebenarnya bermain dalam penggelembungan suara. Ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Karena mayoritas yang kita temui (TKW) banyak yang tidak terdaftar," jelasnya.( nwk / iy )

Menakertrans serahkan masalah pemilu TKI ke KPU

2009-04-19T14:26:00.000+07:00

Bisnis.com

Sabtu, 18/04/2009 14:28 WIB

oleh : R. Fitriana

JAKARTA (Bisnis.com): Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menyatakan permasalahan dalam pemilihan umum (pemilu) dengan pemilih tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sudah disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya berharap KPU segera merespons masalah ini [kecurangan dalam pemilu bagi TKI] dan jawabannya mereka secepatnya akan merespons," ujarnya di sela-sela pembukaan Kompetisi Olah Raga Bulan K3 di Senayan, siang ini.

Dia menjelaskan respons dari KPU diserahkan sepenuhnya kepada lembaga itu, karena jika pihaknya ikut menentukan bisa melangkahi kewenangan KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu oleh pemilih para TKI di luar negeri.

Sebelumnya, Migrant Care menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu oleh TKI di beberapa negara penempatan, seperti Malaysia, Singapura, dan Hong Kong. Tercatat hanya sekitar 83.495 orang TKI atau 5,8% dari total 1,5 juta orang TKI yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) menggunakan hak pilihnya.

KPU dinilai tdak menjalakan tugasnya secara profesional, jujur dan terbuka, sehingga menyebabkan hilangnya hak politik TKI dan seluruh calon TKI di penampungan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS).

Saat ini, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri mencapai sekitar 6,5 juta orang, tapi tidak semua memberikan hak pilihnya, belum lagi calon-calon TKI yang berada di penampungan PPTKIS yang tersebar di Tanah Air. Contohnya, di Hong Kong, ada sedikitnya 3.850 data pemilih ganda, sehingga para TKI mendapatkan dua surat suara dan kedua-duanya dipergunakan oleh mereka untuk mencontreng.

Sementara itu, data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan jumlah pemilih buruh migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terdaftar di luar negeri tercatat sebnayak 1.475.847 orang.(yn)

URL : http://web.bisnis.com/pemilu2009/hasilpemilu2009/1id113535.html

Ada 6,4 juta Tenaga Kerja Indonesia Tak Ikut Contreng

2009-04-17T21:31:00.000+07:00

Jum'at, 17 April 2009 | 18:20 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Sebanyak 6,4 juta lebih tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak dapat memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum. Migrant Care mencatat jumlah keseluruhan tenaga kerja mencapai 6,5 juta dan hanya 1,5 juta yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi hanya 83.495 orang yang bisa menggunakan hak pilihnya.

“Penetapan DPT sangat carut-marut sehingga menghilangkan hak politik buruh migran,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, Jumat (17/4). Di luar tenaga kerja yang sudah bekerja di luar negeri, masih ada lagi puluhan ribu lagi calon buruh yang tidak terakomodasi.

Puluhan ribu calon tenaga kerja tersebut berada dalam penampungan-penampungan. Padahal sejak November tahun lalu, Anis telah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum tetapi tidak ada upaya apapun.

Ia menduga kelalaian tersebut bukan hanya kesalahan administratif tetapi diduga kuat mengarah pada pengabaian hak politik secara sistematis. Migrant Care akan mengadukan kasus ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Ia telah melakukan pemantauan sebelum, pada saat, dan pasca Pemilu Legislatif dan mencatat berbagai indikator yang mengarah pada pengabaian. Sebagai contoh, sejumlah tenaga kerja yang telah pulang ke Indonesia atau meninggal dunia tetap masuk dalam DPT, sedangkan mereka yang masih aktif justru tak terdaftar.

Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo menambahkan ia juga memiliki bukti-bukti dari hasil pemantauannya dalam penyelenggaraan Pemilu di Malaysia, Hongkong, dan Singapura. Di Malaysia dan Hongkong Panitia Pemilihan Umum Luar Negeri (PPLN) terdiri dari staf dan diplomat kedutaan.

“Seharusnya PPLN independen, bukan bagian dari struktur pemerintah,” katanya. Selain itu, pembentukan Panitia Pengawas Pemilu juga terlambat. Panwaslu baru dibentuk 1,5 bulan sebelum penyelenggaraan padahal proses di dalam dan di luar negeri seharusnya sama.

Ia juga menemukan ada partai yang menggiring tenaga kerja untuk memilih partai tertentu. Hal itu antara lain dengan menyediakan transportasi menuju tempat pemungutan suara. Mereka yang diantar diminta memilih partai penyedia transportasi.

AQIDA SWAMURTI

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_berita_mutakhir/2009/04/17/brk,20090417-170984,id.html

Hak Pilih Buruh Indonesia di LN Diabaikan

2009-04-17T15:17:00.000+07:00

detikcom

Muhammad Taufiqqurahman - detikPemilu

Jakarta - Penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April menyisakan banyak persoalan menyangkut carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terjadinya berbagai kecurangan.

Kekacauan serupa juga dirasakan warga Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya bagi para buruh yang bekerja di Malaysia,Singapura, dan Hongkong.

"Dari jumlah keseluruhan buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri yang berjumlah sekitar 6.5 juta, hanya 1.5 juta yang terdaftar dalam DPT. 83.495 pemilih atau hanya 5.8% yang menggunakan hak politiknya," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta Media Center (JMC), jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2009).

Menurut Anis, dugaan pengabaian hak politik para buruh ini juga terwujud dalam penetapan DPT yang terkesan asal-asalan.

"Selama ini PPLN dalam menetapkan DPT hanya berbasis pada data KBRI tanpa dikomparasikan dengan data keimigrasian dan ketenagakerjaan negara setempat, sehingga data-data tersebut out of date," terangnya.

Lebih lanjut Anis mengatakan, bahwa banyak ditemukan data pemilih ganda dalam DPT yang diberikan kepada para buruh migran Indonesia.

"Seperti di Hongkong ditemukan 3.850 data pemilih ganda. Akibatnya beberapa buruh menggunakan dua surat suara sekaligus.Bahkan seluruh Anak Buah Kapal (ABK) yang berjumlah sekitar 10.000 orang tidak terdaftar sebagai DPT,"jelasnya.

Persoalan yang menarik adalah banyaknya pelanggaran yang terjadi pada pemungutan suara seputar undi pos dan dropping box.

"Rekapitulasi suara dari dropping box di Malaysia, dimana surat suara telah tercontreng salah satu partai tertentu. Surat suara via pos datang tidak tepat waktu, sampai 9 April masih banyak buruh migran yang belum menerima surat pos," katanya.

Oleh karena banyaknya kekacauan yang terjadi pada 9 April lalu, maka Migrant Care akan segera melaporkan masalah ini ke Komnas HAM.

"Karena ini mengakibatkan hilangnya hak politik warga negara dan juga meminta KPU dan PPLN untuk segera di audit karena mengakibatkan pemilu menjadi tidak demokratis dan Luber dan Jurdil," pungkasnya.

( fiq / Rez )

Sumber: http://pemilu.detiknews.com/read/2009/04/17/114551/1116999/700/hak-pilih-buruh-indonesia-di-ln-diabaikan

KMPP: Cegah Suara Sah Hilang

2009-04-17T14:50:00.001+07:00

Kontan ONLINE
Nasional
Kamis, 16 April 2009 | 11:26

PEMILIHAN UMUM 2009

KMPP: Cegah Suara Sah Hilang

JAKARTA. Setelah puluhan parpol menggugat pelaksanaan pemilu legislatif, kini giliran Lembaga swadaya masyarakat yang kompak menggugat pelaksanaan pemilu 2009. mereka yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) meminta KPU melakukan penghitungan ulang terhadap hasil suara yang diperoleh dari TPS yang terindikasi melakukan kesalahan perhitungan.

Hal tersebut merupakan pernyataan bersama KMPP yang terdiri dari Central for Electoral Reform (CETRO), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Forum Masyarakat Pemantau Parlemen (Formappi), Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Parliamentary Center (IPC), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP), Komite Pemilih Indonesia (TePI), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Lingkar Madani (Lima), Migrant Care, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), Sinergi Masyarakat Indonesia (Sigma).

Pernyataan bersama ini dibacakan oleh Hadar Navis Gumay, Direktur Eksekutif CETRO pada keterangan pers di Gedung KPU, Kamis (16/4). Hadar menegaskan, KMPP mendesak seluruh masyarakat, khususnya pengawas pemilu, saksi dan pemantau untuk tetap mengawal proses rekapitulasi suara yang dilakukan di PPK.

"Banyak masalah dalam proses penghitungan di Kecamatan. Petugas PPS juga tidak siap karena bimbingan teknis dari KPU sangat minim," katanya.

Yohan Rubiyantoro

Sumber: http://www.kontan.co.id/index.php/Nasional/news/11828/KMPP__Cegah_Suara_Sah_Hilang

Panwas Luar Negeri Belum Dilantik

2009-03-31T14:53:00.000+07:00

SUARA PEMBARUAN DAILY

Last modified: 31/3/09

[JAKARTA] Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di luar negeri rawan pelanggaran, karena berlangsung tanpa pengawasan. Hingga kini, Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwas LN) belum mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan dan belum dilantik.

"Kami baru menerima nama-nama Panwas LN yang lolos seleksi pekan lalu. Segera akan kami buat SK (Surat Keputusan, Red) pengangkatan mereka. Setelah itu, dilakukan pelantikan," kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo kepada SP di Jakarta, Senin (30/3).

Menurutnya, Departemen Luar Negeri (Deplu) melalui duta besar (dubes) dan konsul jenderal (konjen) telah selesai menyeleksi Panwas LN untuk Pemilu 2009. Ada 72 Panwas LN yang lolos seleksi dan dilaporkan ke Bawaslu untuk dibuat SK pengangkatannya.

Panwas luar negeri tersebut akan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2009 di 24 kota besar di beberapa negara di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan Australia. Pembentukan Panwas LN di 24 kota besar itu dipertimbangkan dari jumlah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, yang jumlahnya lebih 5.000 orang.

"Ada tiga Panwas LN untuk setiap kota, jadi totalnya 72 orang. Kami menargetkan SK-nya akan selesai dalam minggu ini, sehingga mereka dapat segera dilantik," ujar Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, 24 kota besar yang membutuhkan Panwas LN terdapat di 10 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), 13 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), dan satu kantor dagang di Hong Kong.

Kendala

Bambang menjelaskan, Bawaslu dapat saja mendelegasikan pelantikan Panwas LN ke dubes dan konjen di 24 kota itu, mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 2009 semakin dekat. Namun, Bawaslu menghadapi kendala, karena pembekalan bagi para Panwas LN harus dilakukan secara langsung terkait dengan perubahan sistem Pemilu 2009.

Selain itu, Panwas LN harus dibekali secara khusus untuk mengawasi kelengkapan logistik pemilu, daftar pemilih tetap (DPT), dan pelaksanaan pemungutan suara hingga penghitungan suara.

"Pembekalan khusus ini yang kita kejar, karena hari pelaksanaan Pemilu 2009 semakin dekat. Ini yang mengkhawatirkan, sebab tanpa pengawasan penyelenggaraan pemilu di LN rawan pelanggaran," ujar Bambang.

Dia mengakui, dengan terlambatnya pelantikan Panwas LN, ada sejumlah tahapan pemilu yang lolos dari pengawasan, seperti DPT dan logistik pemilu, terutama surat suara. "Pengecekan DPT dan surat suara yang lolos dari pengawasan, dapat memengaruhi proses pemungutan suara.

Makanya, kami berharap, Panwas LN akan memfokuskan pengawasan saat proses pemungutan dan penghitungan suara," ujarnya. [J-9]

Pernyataan Sikap IMWU: PEMILU 2009 adalah Ilusi bagi Buruh Migran Indonesia!

2009-03-31T13:38:00.001+07:00

Hentikan underpayment!
Blacklist agen/PJTKI yang melanggar hukum!
Pangkas biaya penempatan menjadi HK$ 9000!
Cabut UU PPTKILN!
Ratifikasi Konvensi Buruh Migran Tahun 1990!
Bubarkan terminal khusus TKI/GPK TKI!

Mulai dari rejim orde baru hingga rejim penjual kaum perempuan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, tidak ada perubahan yang sejati dalam kehidupan rakyat Indonesia. Terlebih dalam kehidupan buruh migran Indonesia (BMI) dan keluarganya. Nyatanya proses pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahunan tidak dapat menaikan tingkat penghidupan BMI dan keluarganya, jika tidak boleh dikatakan tidak menghasilkan apa-apa selain pergantian penguasa.

Bagi kami, Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), buruh migran Indonesia di Hong Kong, pemilu 2009 merupakan pergantian antek-antek dari kaum pengusaha, yang selama ini menghisap nilai kerja kami. Tidak hanya di rejim SBY-JK, namun di rejim-rejim sebelumnya, hak-hak BMI dan keluarganya tetap tidak menjadi prioritas bagi pemerintah. Satunya-satunya yang berubah adalah tingkat penghisapan, dimana setiap berganti rejim penghisapan semakin dalam. Menurut survey yang kami lakukan di Hong Kong, pada zaman orde baru tidak kurang dari 90% BMI menerima upah di bawah standar atau underpaid, bahkan penghisapan atas kerja kami selama 7 bulan upah kami dipotong (HK$ 21.000) sebagai biaya agen, ditambah biaya perpanjangan kontrak sebesar HK$ 5.500 (sesuai SK Dirjen Binapenta pada tahun 1998). Dan, tidak terlewatkan, pembangunan terminal 3 yang merupakan sarang pemerasan bagi BMI. Pada zaman Gus dur dan Megawati, seluruh penghisapan terhadap BMI semakin dikokohkan, dengan dibuatnya UU no 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Melalui UU, PJTKI diberi kewenangan yang demikian besar dalam perihal penempatan BMI, bahkan praktek kebal hukum bagi PTJKI pun di akui dalam UU ini. Lebih jauh lagi komiten untuk meratifikasi Konvensi Buruh Migran Tahun 1990 pun ditanggal kan demi kemulusan praktek penjualan manusia ini. Pada rejim SBY-JK, praktek penghisapan semakin di perhebat. Kebijakan ekspor buruh semakin digalakan, ditargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah harus mengirimkan 1 juta orang pertahun ke luar negeri, guna mencapai target devisa sebesar 125 triliyun per tahunnya. Guna memuluskan hal demikian UU PPTKILN pun dirubah untuk mempermudah pendirian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Artinya mulai tahun ini diprediksi ada 1-2 juta rumah tangga akan terancam keutuhannya, akibat ketiadaan sumber-sumber penghidupan dan pekerjaan didaerahnya.

Di Hong Kong, 120.000 lebih perempuan Indonesia bekerja layaknya romusa, kalau tidak dapat dikatakan sebagai perbudakan. Kebanyakan dari kami bekerja sebagai pekerja rumah tangga bagi kelas menengah dan atas. Kami bekerja lebih dari 16 jam per hari hanya 1 % dari kami yang bekerja selama 8 jam per hari, 64 % dari kami tidak mendapatkan hari libur nasional, baik Hong Kong maupun Indonesia, bahkan 56 % persen dari kami tidak diberikan libur 1 minggu satu kali, 38 % dari kami dibayar dibawah upah minimum (upah minimum HK$ 3580), dan 61 % dari kami upahnya dipotong upahnya sebesar HK$ 3000 selama tujuh bulan, sebagai biaya agen, sementara biaya agen menurut employment ordinance Hong Kong hanya dijinkan sebesar 10 persen dari satu bulan upah kerja. Fakta inilah yang senantiasa terlewatkan dalam setiap perhelatan nasional bernama Pemilihan Umum (PEMILU)

Berdasarkan hal ini, kami, buruh migran Indonesia yang berhimpun dalam Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) menyatakan:

Tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum 2009, karena pemilu 2009 bukanlah pemilu yang berpihak pada buruh migran Indonesia dan rakyat.

Menuntut kepada pemerintahan SBY-JK untuk:
1. Menghentikan underpayment;
2. Memangkas biaya agen/penempatan ke Hong Kong menjadi HK$ 9000;
3. Blacklist agen/PJTKI dan majikan yang melanggar hukum dan hak BMI;
4. Mencabut UU PPTKILN dan menggantinya dengan UU perlindungan BMI dan keluarganya;
5. Segera ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya;
6. Bubarkan Terminal Khusus BMI (GPK TKI);
7. Libatkan BMI dalam setiap pembuatan kebijakan mengenai BMI
8. Pelayanan maksimal bagi BMI di Hong Kong pada hari Sabtu dan Minggu

Menyerukan kepada organisasi BMI dan massa BMI di setiap negara penempatan:

1. Tidak menggunakan hak pilihnya pada PEMILU 2009, karena pemilu 2009 bukan untuk kepentingan buruh migran Indonesia dan rakyat;
2. Semakin memperhebat aksi-aksi untuk menuntut hak-hak dasar buruh migran Indonesia;
3. Menyatukan perjuangan BMI di setiap negara penerima dengan gerakan perjuangan rakyat di dalam negeri guna memperjuangkan perubahan yang sejati.

Hong Kong, 28 Maret 2009
Komite Eksekutif IMWU

Sringatin
Ketua

Sosialisasi Pemilu bagi TKI Terkendala

2009-03-30T17:48:00.000+07:00

SUARA PEMBARUAN DAILY

[JAKARTA] Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mengalami kendala dalam sosialisasi Pemilu 2009 bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Akibatnya, dari 6 juta TKI, baru 1,4 juta orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Kendala utama adalah jarak, sebab tempat mereka bekerja kebanyakan jauh, misalnya di perkebunan-perkebunan, akhirnya mereka tidak bisa dipaksa karena itu hak asasinya," kata Kepala Pusat Humas Depnakertrans, Sumardoko, mengutip Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), Erman Suparno, kepada SP di Jakarta, Minggu (29/3).

Selain itu, kata Sumardoko, pemahaman masyarakat yang ada di perkebunan terhadap politik masih minim, tetapi yang kerja di perkotaan tak ada masalah. Walaupun demikian, katanya, sosialisasi telah dilakukan oleh para konjen (konsulat jenderal) dan para atase.

"Mudah-mudahan dengan kegiatan sosialisasi, pengumuman dan fasilitas yang ada, dapat bertambah (jumlah DPT, Red). Tetapi, memang betul jumlahnya seperti itu, sesuai dengan daf-tar pemilih tetap," kata Sumardoko.

Menurut Sumardoko, Depnakertrans telah bekerja sama dengan para pejabat negara tempat para TKI bekerja, untuk memfasilitasi dan mengamankan para TKI yang hendak menggunakan hak politiknya melalui pemilu.

Sumardoko mengatakan, Mennakertrans telah menemui sejumlah pejabat negara Malaysia, antara lain Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sumber Daya Manusia. Ia mengatakan, Depnakertrans juga telah melakukan rapat koordinasi dengan para Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri termasuk para atasenya.

Erman mengatakan, pihaknya tak dapat menargetkan jumlah TKI yang ikut pemilu, sebab hal itu menyangkut hak asasi. "Yang penting pemerintah sudah menjalankan fungsinya untuk sosialisasikan pemilu," katanya. [E-8]
Last modified: 30/3/09

Jawaban-jawaban Caleg dari blog apakatacalegln.wordpress.com

2009-03-30T17:43:00.000+07:00

Jawaban Dari Caleg PDIP - Helmy Hidayat

March 25, 2009 by wnitki
facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=762577598
Mas, terima kasih sudah berkirim email ke saya. Ingin sekali saya menjawab satu per satu pertanyaan anda, tapi waktu saya kali ini mepet. Email balasan ini untuk menunjukkan i’tikad baik saya membalas email anda. Nanti kita sambung ya ….
Warm regards,
Helmi Hidayat
Tags: jawaban calegPosted in jawaban caleg No Comments »
Jawaban Dari Caleg PAN - Syaibatul Hamdi MalikMarch 24, 2009 by wnitki
Caleg Syaibatul dapat ditemui di sini:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1622295626
Berikut jawabannya:
Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara. dimanapun dia berada.termasuk anda dan teman2 yg berada diluar negeri.Kami dari Partai Amanat Nasiona sangat peduli dan prihatin dg permasalan yg di alami teman2 TKI. Bila saya jadi anggota DPR RI dan PAN menjadi partai penguasa, prioritas utama memperjuangkan hak2 para pekerja serta memberikan perlindungan penuh dan juga memberikan kenyamanan kepada TKI baik itu selama di LN hingga tiba di tanah air.
—
yang mana dicounter:
terima kasih pak hamdi. Tapi langkah kongkret dari bapak yang sudah bapak rencanakan apa pak? karena semua caleg juga bisa berjanji seperti ini.
—
dan dibalas:
saya belum bisa melangkah lebih jauh krn saya belum menjadi anggota dewan. dengan dukungan dari sdrku Adhitya dan teman2 dan nantinya saya jadi,bisa jadi lebih kongkrit lagi.tapi temen2 saya yg di fraksi PAN DPR RI sudah melakukannya. Prinsipnya saya senang kenalan dg anda salam buat saudara2 kita disana.
Tags: jawaban calegPosted in jawaban caleg No Comments »
Jawaban Dari Caleg PDIP - Rezy AzizMarch 24, 2009 by wnitki
Rezy Aziz dapat ditemui di sini:
http://www.facebook.com/profile.php?id=1158871569
Berikut jawabannya:
————————–
Terus terang, Sering saya bertanya kepada diri sendiri: sebenarnya mengerti nggak sih kita semua akan arti berbangsa-bernegara? Sebab, banyak hal krusial yang kita—sebenarnya—tahu bagaimana mengatasinya, namun tak juga mampu kita bereskan.
Kita tahu, tujuan bernegara—salah satunya yang paling mendasar—adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Semua warga negara memperoleh hak yang sama sesuai porsinya.
Namun rupanya jalan menuju ke sana begitu berliku. Bahkan banyak liku-liku “baru” yang kita buat sendiri, hingga perjalanan menjadi lebih panjang.
Salah satu persoalan krusial adalah mengenai bangsa Indonesia yang bekerja di luar negeri (Tenaga Kerja Indonesia/TKI), yang menurut data Anda, sebagian besar—mencapai 90%-95%—adalah pekerja “kerah biru” + pembantu. Bagi saya ini merupakan kritik pedas bagi penyelenggara negara. Sebab, kebanyakan dari mereka berangkat merantau semata-mata untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Mereka rela memasuki lingkungan dan kultur yang berbeda demi memperoleh penghasilan yang lebih baik.
Dan kita tahu, lingkungan dan kultur berbeda melahirkan berbagai risiko, apalagi bila kita datang sebagai pekerja yang—jujur saja—dipersepsikan sebagai sosok yang berada pada strata lebih rendah dari pemberi kerja. Kita sudah sering mendengar risiko-risiko apa yang harus dihadapi, dan Anda pun, Bung Adhitya, sudah mengungkapkan: mulai dari penganiayaan sampai penindasan—baik secara fisik maupun ekonomi.
Keadaan ini diperumit oleh sikap kita yang tak juga sudi mempersiapkan para TKI—yang terpaksa berangkat—dengan kecakapan yang lebih tinggi dari standar minimal yang dibutuhkan. Misalnya bila yang dibutuhkan adalah kecakapan grade 1, maka cukup diberikan kecakapan grade 1 saja. Tidak pernah terpikirkan untuk memberikan atau menaikkan grade sekalipun yang dibutuhkan hanya grade 1, agar TKI kita memiliki nilai kompetitif yang jauh lebih baik. Padahal, kecakapan pada para TKI berkaitan erat dengan dignity bangsa. Semakin tinggi kualitas kecakapan TKI kita, akan semakin tinggi pandangan dunia terhadap bangsa kita.Mengatasi hal itu, ada dua pilah besar pekerjaan yang Insya Allah akan saya perjuangkan. Pertama, mendirikan semacam crisis center di negara-negara di mana terdapat TKI kita. Crisis center ini harus memiliki payung hukum yang kokoh dan mekanisme kerjanya terintegrasi dengan kedutaan besar kita di negara tersebut. Kedua, meningkatkan pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan persiapan dan pemberangkatan para TKI. Agar mereka “dipaksa” melaksanakan tugas mempersiapkan TKI dengan sebenar-benarnya, sesuai yang disepakati.
Secara singkat akan saya jelaskan satu per satu kedua hal tersebut di atas. Crisis center yang saya maksudkan adalah semacam lembaga yang bekerja penuh mengawasi sekaligus memberikan perlindungan kepada para TKI. Lembaga ini harus memiliki payung hukum yang kuat, hingga dapat bekerja secara integratif dengan pihak-pihak lain, terutama kedutaan besar, serta memiliki akses dan kekuatan yang besar untuk “memasuki” lembaga-lembaga yang berhubungan dengan penyaluran TKI. Payung hukum untuk crisis center ini yang paling tepat, menurut saya, adalah undang-undang (paling lemah Keputusan Presiden/Kepres).
Dengan memiliki payung hukum yang kuat, crisis center akan menjangkau dua hal. Pertama, turut memastikan bahwa persiapan “bekal” kecakapan dan perjanjian kerja yang dibuat benar-benar sesuai kesepakatan. Karena—sebagaimana Anda katakan, inilah yang sering menjadi pemicu bagi berbagai nasib malang yang dialami para TKI. Kedua, melakukan pengawasan dan perlindungan secara rutin dan ketat terhadap TKI selama bekerja, bergandengan tangan dengan kedutaan besar. Dengan cara ini, kita bisa memastikan bahawa para TKI dapat bekerja dengan aman dan memperoleh perlakuan adil. Bukan baru bekerja setelah ada kasus—mirip pekerjaan Departemen Sosial yang baru “turun” setelah terjadi bencana, karena memang seperti itulah tugasnya/juklaknya. Dan yang cukup krusial bagi saya adalah bagaimana para TKI “belajar”, didampingi, dan dilindungi dalam memahami perjanjian kerja. Jangan sampai terjadi lagi, karena sesuatu hal TKI tak bisa meneruskan kerjanya, upahnya jadi tidak dibayar. Semua ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam perjanjian kerja yang sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, crisis center pun akan dilengkapi tenaga-tenagar profesional di berbagai bidang.Sementara itu di dalam negeri—ini hal keduya, pengawasan dan perbaikan (regulasi) yang berkaitan dengan persiapan TKI harus dilakukan. Juga harus ada standar perlatihan berdasarkan sertifikasi internasional (ISO). Dengan demikian tidak akan terjadi lagi kasus-kasus mengenaskan dialami TKI hanya gara-gara tak mampu mengoperasikan alat hingga merusaknya. Pelatihan ini pun harus diarahkan bukan hanya memberi para TKI bekal untuk bekerja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kita. Bobot-bobot kecakapan dan profesionalitas yang dibutuhkan para TKI harus diberikan. Saya kita DPR dapat “memaksa” berbagai lembaga yang berkaitan dengan pemberangkatan dan pelatihan TKI untuk memenuhi hal itu. Ini kan semacam win-win solution. Mereka memperoleh lahan kerja (dan keuntungan) dari memberangkatkan TKI, sedangkan rakyat memperoleh tambahan kecakapan dan profesionalitas sebagai imbalannya.
Hal ini juga berkaitan dengan—seperti Anda katakan—terjadinya “pemerasan” di bandara, saat para TKI pulang. Kita merasakan terjadinya pemerasan namun tidak bisa menghindarinya karena ada ketentuan-ketentuan yang seolah-olah menjadi baking dari pemerasan itu.
Karena itulah, harus dilakukan penguatan posisi TKI secara hukum dan regulasi yang mengatur keberangkatan dan pemulangan mereka. Positioning para TKI seharusnya lebih kuat dibanding para pengirim, karena mereka bukan “barang”. Para penyalur tenaga kerja bukanlah pemberi lapangan kerja. Sesuai namanya, mereka menyalurkan, meneruskan permintaan akan tenaga kerja.
Kenapa kemudian lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja ini dipersepsikan pemberi kerja? Ini karena aspek informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri yang begitu minim. Sudah saatnya informasi mengenai hal ini dibuka bagi semua orang. Departemen yang berhubungan dengan tenaga kerja dan informasi harus bahu-membahu dengan pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi ini. Hingga yang menjadi “bernilai” bukanlah adanya atau di mana lowongan kerja berada, melainkan kompetensi yang dimiliki para TKI.
Dan dalam ranah yang lebih besar, partai kami, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki berbagai program nyata untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja karena terpaksa ke luar negeri. Program “mengupayakan sembako murah” adalah salah saru solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang akan dijalankan bergandengan dengan langkag-langkah nyata membuka jutaan lapangan kerja bagi rakyat. Karena, walau bagaimana pun, sebagaimana saya katakan di atas, keberangkatan banyak TKI ke luar negeri karena di negerinya sendiri tidak ada pekerjaan yang memadai, adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Demikian Bung Adhitya. Singkat kata, bila Anda mempercayakan suara Anda kepada kami, kami akan wujudkan Undang-undang pembentukan crisis center yang akan memberi perlindungan maksimal terhadap para TKI, sekaligus memperbaiki pelayanan dan mekanisme pemberangatan dan pemulangan mereka, serta meningkatkan kemampuan profesional dan kecakapan mereka.
Terima kasih.
BilLahit’taufiq wal Hidayah
Wassalam,
Rezy Aziz
counter dari saya:
terima kasih Rezy. ada yang ingin saya tanggapi di sini:quote:Karena, walau bagaimana pun, sebagaimana saya katakan di atas, keberangkatan banyak TKI ke luar negeri karena di negerinya sendiri tidak ada pekerjaan yang memadai, adalah bukti ketidakmampuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.end quote
Ini adalah dasar pemikiran yang salah dan pemikiran yang (maaf) terbelakang (sekali maaf, jangan marah ya). Orang banyak yang merantau bukan karena pemerintah dalam negerinya gagal memberi kerja. India punya belasan juta perantau di luar negeri. Apakah artinya pemerintah India gagal? Tapi ini jaman globalisasi bung Rezy. Globalisasi ekonomi tidak lagi melihat negara sebagai batasan untuk supply - demand tenaga kerja. Di mana ada perkebunan dibuka, di sanalah tenaga buruh dibutuhkan. Malaysia kekuranga tenaga kerja, ke sanalah kita pergi. Tidak ada yang salah dengan itu.
Malah mengambil lapangan kerja di luar negeri sangat baik karena mengurangi penganguran di dalam negeri.
Tambahan lagi yang paling penting, menyumbang devisa. Daripada kita jual BUMN yang tidak akan balik lagi, lebih baik mengirumkan TKI karena kami adalah sumber devisa yang dapat diperbaharui dan dapat diperbaiki. Masalahnya adalah 4 pertanyaan kami itu merujuk pada bagaimana kami bisa menjadi TKi yang lebih baik.
Begitu saja bung Rezy. Saya akan upload jawaban ini ke http://apakatacalegln.wordpress.comterima kasih.ps: ada caleg yang bela-belain kampanye ke singapura nih. PDIP gimana?
—
Counter dari beliau:
Terima kasih untuk tanggapannya. Kalau mau diambil contoh India justru bung salah. Mereka merantau di karenakan tekanan kultur (ke kastaan) dimana di negara mereka sendiri orang berprestasi tidak akan maju. Mereka harus merantau untuk mendapatakan kesempatan yg baru dimana negara tersebut tidak memberlakukan strata sosial. Masalah Imigrant di Amerika misal yg negara maju pasti dasar nya adalah perekonomian bukan politkal (bukan supply demand labor). Nah kalau Indonesia saya melihat ke tidak mampuan pemerintah kita memberikan pekerjaan yg layak. Saya pun demikian ketika kembali kenegara yg kita cintain ini thn 1999, sebagi drop out an dr S3 di UC Berkley saya dianggap overqualified tiap kali saya melamar pekerjaan. Meskipun sy sdh mendowngrade menjadi asistant manager. Akhirnya saya bisa melamar sebagai dosen sj. Orang Indonesia tidak akan merantau mencari pekerjaan di luar negeri klu di dlm negeri sdh bisa mendapatkan pekerjaan yg layak krn orang Indonesia kebudayaan nya hanya nyaman di negeri sendiri. Mudah2an penjelasan detail pendapat sy ini bisa lebih menjelaskan.
Insyaallah diberikan kesempatan kita kampanye di LN.
Wass
—
counter dari kami:
Terima kasih atas perndapatnya. Well kita bisa gak selesai debat ini. Intinya saya tidak setuju dengan prinsip dasar bahwa lebih baik kerja di Indonesia ketimbang di luar negeri. Karena perekonomian berjalan dengan supply demand tenaga kerja dan lapangan kerja yang muali borderless. tapi kita agak akan selesai debat seperti ini. Anyhoo jawaban ini akan saya update lagi di entry anda di sini:http://apakatacalegln.wordpress.com/2009/03/24/jawaban-dari-caleg-pdip-rezy-aziz/

Isu Buruh Posisi Terakhir Kampanye Parpol

2009-03-30T14:28:00.001+07:00

Senin, 30 Maret 2009 04:35 WIB
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/03/30/0435441/isu.buruh.posisi.terakhir.kampanye.parpol
Kampanye partai politik untuk meraih suara pemilih dalam pemilihan umum 9 April mendatang semakin semarak. Namun, sedikit sekali partai politik yang menempatkan masalah perburuhan sebagai isu utama kampanye. Demikian hasil survei Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) yang diluncurkan di Jakarta, Sabtu (28/3). Survei ini melibatkan 500 responden dari kalangan buruh dan analisis isi pemberitaan parpol di sembilan media cetak. Pembahasan tentang pengangguran dan perluasan lapangan kerja hanya 0,38 persen dari pemberitaan tentang parpol selama dua bulan terakhir. Isu yang paling menonjol adalah koalisi (32,05 persen), sistem pemilu, dan pertumbuhan ekonomi makro. Rendahnya komunikasi parpol dengan buruh juga terlihat dari minimnya pengurus parpol yang hadir dalam dialog nasional ”Buruh Bertanya, Parpol Menjawab” yang digelar OPSI. Dari 12 parpol yang diundang, hanya 6 yang mengirim wakil untuk berdiskusi dengan penggiat gerakan buruh. (ham)

1,4 Juta Suara Pemilih Luar Negeri, Kantong Suara Potensial Pemilu 2009

2009-03-30T14:11:00.000+07:00

Rel/Muslim - Padang Today

Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia (PPIM) bekerjasama dengan PPI UKM gelar acara diskusi dengan tema "Dialog Menuju Indonesia yang Lebih Baik" di Gedung Fakultas Sains Sosial Kemanusiaan (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Sabtu (21/3). Acara yang dibuka oleh Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur Malaysia Imran Hanafi itu dihadirkan nara sumber Direktur Migrant Care Anis Hidayah, Ketua PPLN Kuala Lumpur Teguh Hendro Cahyono, dan Aktivis Indonesian Brain Circulation Network-Malaysia Yudanto Hendratmoko .

Dalam kesempatan itu ditandatangani kerjasama (MoU) antara PMPP (Posko Masyarakat Peduli Pemilu) sebuah lembaga dibentuk PPI Malaysia untuk mengawasi jalannya pemilu, dengan Serikat Pekerja Migran Indonesia (UNIMIG) Malaysia merupakan pemantau resmi Pemilu yang terakreditasi KPU.

"Sekitar 1,4 Juta pemilih Luar Negeri merupakan kantong suara sangat potensial dalam Pemilu mendatang. Dari jumlah tersebut, lebih dari separuhnya berada di Malaysia mayoritas pekerja buruh migran. Oleh sebab itu, proses Pemilu harus diawasi agar caleg terpilih betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya buruh migran,” ungkap Anis Hidayah. Direktur Migrant Care ini berkesimpulan sebanyak sembilan Anggota DPR-RI 2004-2009 yang mewakili konstituen pemilih Luar Negeri, tidak ada satu pun yang memperjuangkan kepentingan buruh migran di parlemen secara optimal.

Sementara itu, Ketua PPLN Kuala Lumpur Teguh Cahyono mengatakan meskipun kendala dilapangan ada saja terjadi. Namun, kesiapan PPLN untuk menyelenggarakan Pemilu bersih dan berkualitas tetap dilaksanakan. "Potensi kecurangan pemilu mungkin terjadi saat hari-H di negeri jiran.

Ada dua titik lemah yang perlu diawasi, yaitu undi pos dan dropping box,” Aktivis Indonesian Brain Circulation Network-Malaysia Yudanto Hendratmoko. Hal senada juga diungkapkan Presiden UNIMIG Muhammad Iqbal yang bertekad untuk memantau pemilu secara maksimal melalui proses undi pos dan dropping box untuk meminimalisir potensi kecurangan akan terjadi.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PPIM Irfan Syauqi Beik menyatakan bahwa jaringan PPI Malaysia siap bergerak untuk mensukseskan jalannya PMPP ini. Ini wujud kepedulian dan kecintaan mahasiswa terhadap bangsa dan negara. Ketua PMPP Khairul Rahman, mengatakan PMPP telah membuka secara resmi layanan aduan Pemilu via email pemilu@ppimalaysia.org dan layanan sms 0134485497. ”Hanya laporan yang sah dan memenuhi syarat yang akan dilaporkan kepada Bawaslu, Panwaslu Malaysia, dan lembaga pemantau resmi Pemilu seperti UNIMIG,” tutup Khairul. [*]

TKI Hanya Pelengkap Pemilu

2009-03-23T10:37:00.000+07:00

By Republika ContributorMinggu, 22 Maret 2009 pukul 05:34:00

KUALA LUMPUR -- TKI (tenaga kerja Indonesia) di luar negeri selama ini hanya menjadi pelengkap dalam Pemilu karena aspirasi politiknya hanya digunakan untuk menambah suara dalam Pemilu setelah itu kepentingannya dilupakan.

"Sebagai contoh, pada Pemilu 2004, ada sembilan calon yang terpilih menjadi anggota DPR untuk Dapil 2 DKI Jakarta yang mencakup wilayah luar negeri, tapi setelah terpilih sebagian besar ditempatkan di komisi yang tidak berkepentingan dengan aspirasi masyarakat atau TKI di luar negeri," kata Anis Hidayah, direktur Migrant Care, di Selangor, Sabtu sore.

Anis Hidayah mengatakan hal itu dalam dialog Pemantauan Pemilu 2009 yang diselenggarakan oleh PPI (persatuan pelajar Indonesia) Malaysia. Selain Anis, tampil juga ketua PPLN (panitia pemilihan luar negeri) yang juga atase tenaga kerja KBRI Kuala Lumpur Teguh H Cahyono, dan pengamat Pemilu Yudanto.Sepanjang pengabdian mereka di DPR 2004-2009, sembilan anggota DPR ini kurang memperjuangkan aspirasi buruh migran. "Tidak ada satu pun tindakan politik yang dilakukan sembilan anggota DPR RI yang suaranya dipilih dari buruh migran untuk memberikan perlindungan buruh migran Indonesia," kata Anis.

"Yang paling nyata dan kasat mata adalah tidak ada satu pun anggota DPR yang terpilih dari suara buruh migran menjadi anggota Komisi IX yang membidangi masalah perburuhan," tambah direktur migrant care itu."Di komisi I yang membidangi masalah luar negeri, tiga anggota yang terpilih dari suara buruh migran juga tidak bersuara sama sekali kasus Nirmala Bonat (2004), deportasi masal TKI dari Malaysia, eskalasi hukuman mati buruh migran, kasus Ceriyati dan penganiayaan keji empat buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Banyak kasus TKI, dan selalu mereka bungkam," tambah Anis.

Dari mereka ada satu orang yang ditempatkan di Komisi IV bidang kelautan, dua orang ditempatkan di komisi V yang membidangi perhubungan, tapi mereka tidak pernah memperjuangkan nasib pelaut Indonesia di luar negeri, katanya.

Berdasarkan pengalaman dalam Pemilu 2004, kurang dari 10 persen buruh migran Indonesia yang menggunakan hak politiknya. Di Malaysia, dari 2 juta lebih buruh migran hanya 400.000 yang terdaftar sebagai pemilih, dan hanya 70.000 yang menggunakan hak pilihnya. Artinya hanya empat persen TKI di Malaysia yang terpenuhi hak politiknya dalam Pemilu 2004, ungkap Anis.

Indonesia semestinya bisa bercermin dengan Filipina yang tidak mengabaikan hak politik buruh migran dalam Pemilu. Filipina memiliki UU khusus yang mengatur pelaksanaan Pemilu bagi buruh migrannya. UU itu mengatur secara detil pemenuhan hak politik buruh migran Filipina, mulai dari proses pendaftaran hingga pelaksanaan Pemilu.

Sementara itu, ketua PPLN Teguh Cahyono mengatakan, bahwa dalam Pemilu kali ini, ada tiga calon anggota DPR yang merupakan permanent residence di Malaysia. Itu menandakan suatu kemajuan bagi WNI di Malaysia yang memiliki calon sendiri pada Pemilu kali ini. - ant/ahi

UNIMIG dan Migrant Care Fokus Awasi Undi Pos di Malaysia

2009-03-23T10:33:00.000+07:00

Ramdhan Muhaimin - detikPemilu
Kuala Lumpur - detik.com

Dua organisasi buruh independen yaitu Union Migrant (UNIMIG) Indonesia dan Migrant Care 'berkoalisi' melakukan pemantauan pemilu di Malaysia. Pelaksanaan dropping box dan undi pos pun menjadi salah satu prioritas utama pantauan."Yang terpenting dipantau dalam konteks pemilu di Malaysia ini adalah dropping box dan undi pos. Karena pada kedua teknis itu sangat rawan kecurangan," ujar Presiden UNIMIG Indonesia Muhammad Iqbal usai Dialog Kebangsaan Menuju Indonesia Lebih Baik di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Sabtu (21/3/2009).

Dialog yang diadakan oleh PPI Malaysia bekerjasama dengan PPI cabang UKM itu dihadiri oleh Atase Pendidikan KBRI Kuala Lumpur Imran Hanafi, Ketua PPLN Teguh Hendro Cahyono, Ketua Indonesian Brain Circulation Network (IBCN) Yudanto Hendratmoko, dan mahasiswa Indonesia di Malaysia. Dalam acara tersebut juga ditandatangani MoU kerjasama PPI dengan UNIMIG Indonesia untuk pemantauan pemilu bersama dalam wadah Persatuan Masyarakat Pemantau Pemilu (PMPP).

Iqbal mengatakan, UNIMIG akan mengerahkan anggota-anggotanya dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat Indonesia lainnya untuk melakukan pengawasan pemilu. Selain itu, UNIMIG juga mendesak agar PPLN Kuala Lumpur melakukan perbaikan dan validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum pelaksanaan Pemilihan Legislatif pada 9 April 2009 mendatang.

"Masih ada waktu. Sebelum pemilu, PPLN harus melakukan perbaikan DPT. Karena DPT yang sekarang masih banyak yang bermasalah. Banyak alamat fiktif dan nama ganda," cetusnya.

Ketum PPI Malaysia Irfan Syauqi Beik mengatakan, telah berkoordinasi dengan 19 PPI cabang di seluruh perguruan tinggi di Malaysia untuk menggerakkan PMPP. "Ini demi terwujudnya pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih dari kecurangan," katanya.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menambahkan, mengkhawatirkan permasalahan DPT dapat berdampak kepada penurunan tingkat partisipasi pemilih di Malaysia yang kebanyakan dari kalangan tenaga kerja. Apalagi, lanjutnya, gelombang PHK di negeri jiran tersebut akibat krisis keuangan global masih terus berlanjut."Pasti. Angka pasti memang tidak dapat diprediksi. Tapi PHK ini pastinya berpengaruh terhadap DPT dan partisipasi pemilih," kata dia.

Menurut dia, faktor lain susahnya meningkatkan partisipasi pemilih di Malaysia adalah disebabkan pendidikan politik TKI yang masih rendah.Meski demikian, dia mengungkapkan, pihaknya tetap akan memantau pelaksanaan pemilu di Malaysia. "Kami akan bekerjasama dengan mahasiswa untuk bantu di sana-sini. Juga dengan UNIMIG, kami masih diskusikan teknisnya. Karena Migrant Care dan UNIMIG sudah terakreditasi di KPU untuk menjadi pemantau independen," pungkas Anis.( rmd / mok )

Migrant CARE Lolos Sertifikasi Lembaga Pemantau Pemilu

2009-03-17T17:34:00.000+07:00

24 Lembaga Pemantau Pemilu Lolos Sertifikasi
Nantinya lembaga inilah yang berhak melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Komisi.
Selasa, 17 Maret 2009, 17:03 WIB

Ismoko Widjaya, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews - Sebanyak 24 lembaga pemantau pemilu lulus sertifikasi dari Komisi Pemilihan Umum. Sertifikat itu menandai lembaga pemantau berhak melaksanakan pemantauan pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara."sertifikasi berdasar undang-undang pemilu dan peraturan KPU nomor 45 tahun 2008 tentang Tata Cara Pemantauan," kata Ketua Komisi Pemilihan, Abdul Hafiz Anshary, di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta Pusat, Selasa, 17 Maret 2009.Anggota Komisi lainnya, I Gusti Putu Artha, meminta lembaga pemantau menyiapkan personel dan terus berkoordinasi dengan Komisi. "Ke depan, perlu koordinasi menentukan titik-titik pemantauan yang dinilai rawan perlu diperbanyak pemantaunya," kata dia.Lembaga pemantau yang lulus sertifikasi itu terdiri atas 24 pemantau dalam negeri, tujuh pemantau luar negeri, dan tujuh pemantau diplomatik.

Selain lembaga pemantau, Komisi juga meregistrasi 16 lembaga survei di tanah air. Nantinya lembaga inilah yang berhak melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Komisi.

Berikut daftar lembaga pemantau 24 Lembaga Pemantau Dalam Negeri
1. Lembaga Pemantau Pemerintahan Negara Kesatuan RI (LPP NKRI)
2. Badan Pengurus Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Rakyat Tani Indonesia (LSM PRTI)
3. Yayasan Mustika Negara (JAMUS NEGRI)
4. Garda Santri Nusantara (Garsantara)
5. Migrant Care
6. KIPP Indoneisia
7. LPPM UGM
8. Lembaga Pemantau Pilkada dan Pemilu Serikat Wartawan Indonesia (LP3-SWI)
9. Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMP-AM)
10. LSM-Patriot Indonesia (LSM-PI)
11. Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR)
12. Indonesian Society for Civilized Election (ISCEL)
13. LSM Gerhana
14. Presidium Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesai
15. Warna Press Peduli Pemilu
16. National Election Institute
17. Komite Pemilih Indonesia (TEPI Indonesia)
18. Masyarakat Pemantau Pemilu-Persatuan Wartawan Indonesia (MAPILU-PWI)
19. Yayasan Pembangunan Kwalitas Bangsa Cq. Lembaga Study Internasional Ora Et Labora
20. KPP (Komite Pemantau Pemilu) KAHMI
21. Gerakan Kebangsaan (Gerbang)
22. Cirus Surveyor Group (CSG)
23. LPAB YAFERNUS
24. SPMI-UNIMIG Indonesia

Daftar tujuh lembaga pemantau Luar Negeri:
1. National Democratic Institute (NDI)
2. IFES (international Foundation for Electoral System)
3, Friedrich Nauman Stiftung fur die freiheit (FNS)
4. ANFREL Foundation (Asian Network for free elections Foundation)
5. AEC (Australia Election Comision)
6. The Carter Center
7. International Republican Institute (IRI)

Daftar tujuh pemantau diplomatik/kedutaan
1. Delegasi Uni Eropa
2. comelec Uni (KPU Pilipina)
3. KPU Afghanistan
4. KPU Timor Leste
5. AUSAID
6. Kedutaan Brunei Darusaalam
7. Kedutaan Pakistan

Migrant Care Usulkan Wilayah Luar Negeri Menjadi Daerah Pemilihan Sendiri

2009-03-16T16:11:00.001+07:00

Kamis, 5 Maret 2009
JAKARTA [KANALPEMILU.NET] - Migrant Care mengusulkan agar daerah pemilihan luar negeri tidak digabung dengan daerah pemilihan Jakarta. Dengan 6 juta tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, analis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo menilai sudah cukup untuk dibentuk daerah pemilihan (dapil) sendiri. Jumlah 6 juta tersebut kata Wahyu belum termasuk warga Indonesia lainnya yang sedang belajar dan keluarga yang mengikutinya. Selain itu pembentukan dapil tersendiri menurut Wahyu juga diperlukan karena selama ini legislator yang terpilih dari dapil luar negeri dan Jakarta tak pernah memperhatikan konstituennya.
“Dengan jumlah 6 juta, harusnya mereka punya wakil sendiri tidak ndompleng ke Jakarta, mereka benar-benar representasi. Sebenarnya bisa diafirmasikan seperti tuntutan teman-teman gerakan perempuan. Ada reserve seat untuk teman-teman buruh migran. Dan bisa. Jumlahnya 6 juta. Dan setahun dia mengkontribusi remitensi 100 trilyun tapi tidak pernah ada penghargaan kepada mereka,” kata Wahyu.
Wahyu Susilo menambahkan anggota DPR periode 2004-2009 yang terpilih dari dapil Jakarta dan luar negeri selama ini tidak pernah terlibat dalam proses pembuatan undang-undang terkait perlindungan TKI. Proses tersebut justru lebih banyak didorong oleh mereka yang tergabung dalam kaukus perempuan DPR. [KBR-68H]

Suara Dari Hongkong

2009-03-16T15:29:00.000+07:00

Dikutip dari: http://indonesiancommunity.multiply.com/journal/item/3142/PERLUKAKH_BURUH_MIGRAN_IKUT_PEMILU

KEMANAKAH SUARA BURUH MIGRANT ????????????
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary memprediksi pemilih di luar negeri yang menggunakan haknya hanya separuh dari total pemilih. Partispasi yang kurang itu disebabkan hari pemilihan umum merupakan hari kerja. "Saat itu hampir semua warga kita bekerja dan sulit memberikan untuk suaranya dalam pemilu," katanya di Kantor KPU.
Menyiasati hal itu, KPU juga telah menyiapkan surat suara dalam amplop. Sehingga setelah memilih, surat suara itu bisa langsung dikirim ke Indonesia melalui pos. "Tidak perlu ke tempat pemungutan suara yang ada di Kedutaan," katanya. Hafiz memperkirakan jumlah pemilih di luar negeri 3 juta orang. "Meski saat ini yang dilaporkan 1,6 juta, hampir sama dengan pemilu lalu," katanya. Suara pemilih dari luar negeri ini, nantinya akan masuk daerah pemilihan Jakarta II, yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Koran Tempo Selasa (29/7).

Mbak sudah terdaftar dalam dartar pemilih tetap belum?, tanyaku pada Mbak Mega aktivis Buruh Migrant Indonesia (BMI) di Hongkong dan juga kepada beberapa BMI lainnya yang saya temui sepanjang perjalanan saya di Makau dan Zhen Zhen, negara China.
Sebut saja Reni Farida, TKW asal Delopo, Madiun sudah bekerja 8 tahun di Hongkong menuturkan pengalamannya, dia tidak mengikuti Pemilu tahun 2004, baik untuk Pemilu DPR maupun Pemilu Presiden. Pada waktu pemilu tersebut dia tidak dapat ijin dari majikan alias tidak dapat cuti meski iya sempat didaftarkan dalam daftar pemilih tetap oleh temannya. Bagi saya ikut pemilu atau tidak gak ada bedanya massss jawabnya, siapa yang akan dipilih saya tidak kenal mereka mereka juga tidak akan kenal aku jawabnya. Pemilu untuk memilih Wakil Rakyat, dan Pemerintahan jawabku. Wakil Rakyat apa, pemerintahan yang mana masss, jawabnya semakin kesal saja aku terdiam sesaat.
Reni Farida yang beberapa tahun ini aktif sebagai pembela Buruh Migran Indonesia di Hongkong malah tidak tahu apakah dirinya dan beberapa temanya sudah terdaftar atau masuk dalam daftar pemilih tetap untuk pemilu tahun 2009, menurutnya sampai sekarang organisasi BMI yanga da di Hongkong belum pernah dijak berbicara atau disosialisasikan mengenai pelaksanaan Pemilu 2009 oleh KPU. Baginya ikut pemilu atau tidak sama saja nasib BMI semakin terjepit dan menjadi bahan dagangan politikus. Jangankan dibela hak-haknya oleh Wakil Rakyat, mau mengadukan nasibnya saja sewaktu ada kunjungan DPR ke Hongkong tidak bisa, lalu kenapa saya harus pilih mereka lagi, tidak sudi aku tegasnya.
Lain Reni lain pula jawaban dari Mbak Mega Vristian, BMI yang aktif menulis buku ini, menurutnya saat ini temen2 BMI cenderung bersikap pasif terhadap pemilu 2009. Pemerintah seharusnya belajar dari berbagai pengalaman pemilu sebelumnya, mestinya pemerintah tidak membuat undang undang yang hanya menyulitkan diri sendiri, Wanita berjilbab asli AREMA ini menuturkan, peraturan pemilu dimana 1 TPS hanya untuk 500 orang pemilih tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di Hongkong. Lokasi KJRI tidah mungkin untuk dibuat TPS segitu banyak mengingat BMI di Hongkong saat ini hampir mencapai 80.000 orang. Lebih lanjut dia menuturkan mengubah nasib BMI tidak harus lewat Pemilu. BMI harus pintar, makanya Mbak Mega dan Kawan-kawan lebih senang meng up grade BMI, BMI harus Pintar, BMI harus mandiri, untuk mengembangkan usaha di Indonesia. Yang lebih Penting lagi BMI harus tahu hak-hak mereka di luar negeri.
Selain masalah TPS, masalah banyaknya partai peserta pemilu, pemilu tidak pada hari libur sangat diragukan keberhasilannya, gimana mau milih mas, terdaftar tidaknya tidak tahu, coblosnya bukan hari libur, terus selama ini tidak pernah tahu kapan dan dimana akan dilaksanakan pencoblosan sedangkan pemilu sudah semakin dekat.
Sedangkan BMI lainnya menyatakan untuk apa saya memilih mas, saya orang Ponorogo, Jawa Timur Mas, saya mau milih calon yang berasal datau mewakili daerah Ponorogo, buat apa saya milih orang Jakarta, kenal pun tidak, dan dia gak bakalan perjuangan nasib saya dan saudara2 saya di kampung sana, kalau pemilihan presiden she ok saya sudah punya pilihan sendiri. Sapa mbak pilihan presidenya, yaaa saya milih presiden yang mau menghapuskan diskriminasi di Terminal III dan IV Soekarno Hatta, sakit mas kalau BMI macam kita-2 ini sudah masuk terminal itu, untuk apa seh sukanya membuat susah para BMI????????
Suara Buruh Migrant Indonesia di Brunei Darussalam
Buruh Migrant Indonesia di Brunei hampir mencapai 40.000 orang tersebar di berbagai sektor, ada yang bekerja di sektor pemerintahan, Dosen, Guru, buruh bangunan, sopir, penjahit, tukang kebun, dan sebagian besar amah atau pembantu rumah tangga.
Komisi Pemilihan Umum dan Kedutaan Besar Republik Indoneisa Bandar Seri Begawan telah melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu tahun 2009 pada kantong-kantong BMI. KBRI bekerja sama dengan Persatuan Masyarakat Indonesia (PERMAI) selalu mensosialisasikan pemilu 2009 pada setiap kesempatan yang ada.
Kemanakah suara BMI di Brunei Darussalam akan disalurkan????????
Kebanyakan BMI di Brunei Darussalam yang saya tanya mengenai keikutsertaan dalam pelimu 2009 menyatakan Pemilu DPR NO, Pemilu Presiden YES !!!. Keengganan memilih wakil rakyat dalam pemilu BMI mempunyai alasan klasik, mereka tidak tahu siapa wakilnya yang akan dipilih. Keberadaan BMI di Brunei Darussalam yang berasal berbagai dari daerah di Indonesia khususnya tiga Besar Jawa Timur (Banyuwangi, Tulung Agung, Blitar, Malang) Jawa Tengah(Cilacap, Purwokerto, Wonogiri ) dan Jawa Barat Garut Tasik Malaya), mereka tidak mau memilih karena dimasukkan DAPIL DKI II dan Jakarta Selatan. ( sanak, bukan kadang bukan kenapa harus ku pilih ? katanya )
Agus salah seorang BMI yang bekerja di daerah Muara saya tanya mau ikut pemilu atau tidak dengan enteng dia menjawab tidak, meski sudah saya daftarkan sebagai pemilih tetap dia tetapmogah untuk ikut pemilu, terutama pemilu DPR. Demikian juga dengan beberapa BMI yang lain mereka mengeluhkan pelaksanaan pemilu yang jatuh pada hari kerja.
Kendala transportasi di brunei juga menjadikan alasan kenapa mereka enggan pergi ke TPS, nunggu bus lewat saja mereka harus rela antri 1 jam, itu kalau kebutulan tidak penuh kalau penuh sopir Bus juga tidak mau menaikkan penumpang, mau naik taksi sapu juga takut kena razia polisi, naik ojek apa lagi, Brunei tidak mengenal ada nya ojek.
Melihat beberapa macam alasan yang dilontarkan oleh para BMI prediksi keikutsertaan mereka akan sangat kecil dibandingakan jumlah mereka yang ter daftar, terutama sekali pada pemilu Wakil Rakyat. Celakanya pemilu Wakil Rakyat akan menentukan kursi dimana, Calon Presiden dan Wakil Presiden akan di Jagokan.
Keengganan BMI Ikut pada Pemilu Legeslatif antara lain :
1. BMI di luar negeri disuruh memilih Wakil Rakyat daerah DAPIL II Jakarta dan Jakarta Selatan adalah suatu yang konyol. BMI diluar negeri sudah sangat yakin bahwa apapun sura yang dihasilkan caleg DAPIL II DKI Jakarta tidak akan memperjuangakan nasib para BMI yang mayoritas berasal dari luar Jakarta. ( caleg jakarta bilang emang gue pikirin nasib BMI), disamping tidak kenal BMI rata-rata ingin suaranya disalurkan untuk daerah dimana berasal.

2. BMI menginginkan Wakil Rakyat yang Khusus menyuarakan aspirasi mereka, malahan beberapa temen BMI di hongkong, Jepang korea, Malaysia sepakat untuk memilih DPD yang mewakili suara Luar Negeri. Satu negara yang suaranya cukup untuk 1 anggota DPD di wakili 1 DPD. Misalnya untuk DPD di Indonesia harus memenuhi 50 ribu suara maka BMI di Korea akan mendapatkan jatah satu anggota, atau di gabungkan, DPD mewakili KOREA, Hongkong dan Jepang, Brunei dan Malaysia 1 anggota DPD, BMI di Midle East 1 Suara DPD, lebih simple BMI gak pusing dengan Banyaknya Parpol.

3. BMI bukannya barang dagangan, itu yang sekarang terjadi, BMI semakin Pintar, dari beberapa pemilu yang melibatkan BMI di luar negeri belum ada satu anggota Dewan di Senayan menyuarakan kepentingan BMI, Meski para anggota dewan di senayan sering mendengar kasus penganiayaan BMI di Malaysia, Singapura dan Saudi tidak pernah mereka bersuara mengenai nasib Buruh Migrant. Malahan sering terdengar anggota Dewan yang terhormat di gelandang oleh KPK ke penjara.
4. Legislatif yang membuat undang-undang pemilu tidak pernah melakukan dengar pendapat dengan para BMI, mengenai kendala dan kesulitan menggunakan hak pilih BMI di luar negeri, lain teori lain praktek , sstttttttt! kata BMI di Korea wakil rakyat hanya jalan2 saja tidak pernah dengar pendapat dengan BMI kalau kunjungan kesana..
BMI juga manusia seperti sebuah judul lagu, BMI juga ingin di dengar suaranya, kalau ingin mendapatkan suara BMI dengarkan keluhannya. Dan sampai sekarang belum ada satu gerakan calon anggota dewan yang terhormat mengunjungi BMI.
Lalu kemanakah suara BMI akan tersalurkan ??? ehhmas kok mikir kemana dan mikirin calon legeslatif tha mass, mereka saja gak pernah mikir kita-kita, gak usah dipikir mas??? (dari berbagai sumber dar tanya jawab dengan BMI, Hongkong, Korea, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam )

Tags: bmi, buruh migrant, pemilu
Prev: PAYAAAH......!!!!!Next: UNTUK APA PEMILU???????????????
reply share
7 CommentsChronological Reverse Threaded

reply
leo4kusuma wrote on Jan 9
Oke deh, mudah2an suara mereka didengar. Saya copy dulu tulisan di atas, Insya Allah bs saya sebarkan lagi. Mungkin belum saatnya skrg ini demokrasi mendekati sempurna. Mudah2an juga aspirasi di sini ga cm didengar ato dipertimbangkan tapi Insya Allah bs ditindaklanjuti. Trims!

reply
bambang2000 wrote on Jan 9, edited on Jan 9
leo4kusuma saidOke deh, mudah2an suara mereka didengar. Saya copy dulu tulisan di atas, Insya Allah bs saya sebarkan lagi. Mungkin belum saatnya skrg ini demokrasi mendekati sempurna. Mudah2an juga aspirasi di sini ga cm didengar ato dipertimbangkan tapi Insya Allah bs ditindaklanjuti. Trims!
Makasih mas, saya hanya dititipi pesan oleh temen temen BMI di Malaysia, Hongkong, Korea, Jepang, dan Midle East, mudah2 mudahan nanti setiap negara yang ada Buruh Migrant Indonesianya mempounya 1 anggota DPD atau perwakilan yang dapat menyuarakan keluahan-2 teman2 disana, Wakil Rakyat Seharusnya Merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat, Kami para BMI benar-2 tadak punya wakil di Senayan Massss, mana ada CALEG atau anggota DPR yang berani mengatas namakan wakil Buruh Migrant Indonesia. Sudah waktunya BMI punya wakil sendiri, menyuarakan keluhan sendiri, Ayo Indonesia Bangkit benahi apa yang ada untuk kesejahteraan BMI

reply
leo4kusuma wrote on Jan 9
bambang2000 saidmana ada CALEG atau anggota DPR yang berani mengatas namakan wakil Buruh Migrant Indonesia
Ada alternatifnya, Insya Allah aspirasi ini bs diteruskan lewat blog2 lain. Saya minta jg kepada semua blogger spy dgn kesadaran sendiri utk bs meneruskan pula aspirasi di sini. Ini sangat penting sekali krn buruh migran juga menyumbang devisa cukup besar. Sekali terima kasih kpd Mas Bambang krn sudah berpartisipasi. Anda baru saja melakukan suatu hal besar, semoga bisa diiikuti blogger2 yg lain.

reply
syekhalmukhlish wrote on Jan 9
yang saya tahu buruh migrant itu minggat/kerja keluar negeri karena pemerintah atau yang merasa mewakili rakyat itu ga pernah becus ngurus negara,dan calon-calon yang akan di pilih 2009 pun hampir 80 % adalah manusia2 lama yang pernah merepotkan negara.jadi sebagai buruh migrant saya berpendapat untuk apa milih yang selalu membuat hidup di indonesia semakin susah.ga milih ga pateen

reply
bambang2000 wrote on Jan 10
"jadi sebagai buruh migrant saya berpendapat untuk apa milih yang selalu membuat hidup di indonesia semakin susah"Sebagai Buruh Migrant Indonesia kita harus bersatu menggunakan hak pilih kita atau menyuarakan agar BMI mendapatkan jatah Wakilnya di Parlemen, tanpa memasuki sistem kita juga sama saja membiarkan suara BMI menjadi santapan mereka (poli-TIKUS), Waktunya BMI Bangkit menyuarakan hak-haknya, bayangkan saja 2juta lebih BMI bersatu dan mendapatkan dukungan dari keluarga di kampung, berapa perolehan suara BMI nantinya, dan BMI layak diperhitungkan. Ayooooooooo Maju terus BMI

reply
dirgan2000 wrote on Jan 10
Ini adalah hal yang positif yang perlu disampaikan kepada Pemerintah kita mengenai Buruh Migran Indonesia. Mereka juga warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dan mereka juga sudah banyak menyumbangkan devisa utk negara kita tpi negara kita belum juga mengambil langkah yang positif guna mensejahterakan dan memperhatikan mereka di luar negeri. Artikel bagus sekali untuk dibaca oleh blogger yg lain dan khususnya Pemerintah kita. Semoga menjadi perhatian...Amin

Pertanyaan-pertanyaan untuk Caleg Dapil Luar Negeri

2009-03-16T14:20:00.000+07:00

Pertanyaan-pertanyaan ini adalah inisiatif teman-teman Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Mereka mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan Untuk Para Caleg LN
March 2, 2009 by wnitki

Dear all, dalam kurang dari 40 hari, semua WNI akan ikut dalam PEMILU. WNI perantau (TKI/TKW) akan memilih caleg yang akan mewakili kita di luar negeri.

Kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan di bawah untuk diajukan pada caleg luar negeri. Berikut adalah daftar pertanyaan:

Saat ini terdapat 6 juta WNI yang bekerja di luar negeri (2.7% populasi Indonesia). 90-95% dari 6 juta ini adalah tenaga kerja kerah biru + pekerja rumah tangga (PRT). 6 juta WNI perantau ini dalam tahun 2008 menyumbang Rp 6 trilyun (USD 6 Milyar) yang mana adalah 11.7% devisa negara saat ini (data dari BNP2TKI). Korelasinya adalah: 2.7% populasi ini menyumbang devisa sebesar 11.7%. Tidak dapat dipungkiri bahwa WNI perantau memegang peranan penting dalam ekonomi negara. Namun kami masih memiliki banyak isu-isu seperti di bawah. Mohon berikan jawaban anda, mewakili partai anda dengan jelas dan kongkret.

1. Isu TKW yang disiksa di luar negeri & Perlindungan TKI di Luar Negeri

Selama ini di Saudi Arabia sudah ada Komisi perlindungan TKW tapi penyiksaan masih tetap ada. Banyak TKW yang diperkosa. Juga disiksa sampai ke tahap gigi mereka dicabut atau anggota badan mereka disetrika. Komisi perlindungan TKI sudah ada di Saudi Arabia, tapi lebih ke perlinduangan setelah korban terjadi, bukan komisi yang bekerja untuk menghindari insinden ini terjadi.

Question: Apa langkah kongkrit yang akan anda lakukan untuk mengurangi tingkat penyiksaan terhadap TKW/TKI di luar negeri.

2. Isu Kualitas TKW yang akan dikirim ke luar negeri

Selama ini Indonesia masih menduduki peringkat terbawah dari tingkat gaji, dibanding Filipina dan bahkan Sri Lanka. Alasan mereka adalah karena TKW Indonesia buta teknologi sehingga sering merusak barang-barang elektronik. TKI Indonesia buta bahasa Inggris sehingga sering salah komunikasi.

Question: Apa langkah kongkrit caleg untuk mendorong pemerintah meningkatkan kualitas TKI yang akan dikirim. Contohnya: apakah anda akan memperjuangkan membuat sebuah badan pendidikan tepat guna untuk mendidik semua TKI? Apakah badan ini menjadi satu-satunya badan yang meluluskan TKI.

3. Isu Perlindungan TKW di Bandara

Setelah berganti 5 presiden, di bandara sudah ada spanduk ’selamat datang para pahlawani devisa’ namun satu-satunya penghargaan yang terasa hanya spanduk itru. TKW masih tetap diperas oleh berbagai oknum setiba di bandara. Beberapa TKW disiksa oleh majikannya di negara tempat dia kerja, dan setibanya di kampung halamnan, masih diperas.

Question: Apa langkah kongkret dan langkah hukum yang anda akan tempuh sebagai caleg kita, untuk menghilangkan praktek ini? karena cukup menyedihkan.

4. Isu Penindasan/Diskriminasi TKI di Luar Negeri

Selama ini di Malaysia, cukup sering bahwa dalam sebuah berita kriminal, ada oknum kejahatan yang berkebangsaan Indonesia. Bisa jadi buruh yang membunuh majikannya, buruh yang mencuri perhiasan majikan, dll. Namuin di beberapa kasus juga ada majikan-majikan yang menolak untuk mengupah sesuai janji, dan ini yang memicu amarah buruh dan akhirnya menimbulkan kriminalitas yang membawa nama Indonesia.

Question: Apa langkah kongkrit yang akan anda lakukan untuk mengurangi tingkat penindasan terhadap TKW/TKI di luar negeri.
Singkatnya, banyak dari kami yang di luar negeri kerja dibayar murah, kerja disiksa dan pulang diperas. Sebagai caleg LN, apa program kerja anda untuk membantu kondisi ini?
Pertanyaan ini tidak bermaksud menyudutkan mas/mbak. Pertanyaan ini kami ajukan untuk mencari tahu partai mana yang memiliki visi yang mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan kami. Sebagai perbandingan, populasi perantau 6 juta yang tersebar ini, sama dengan populasi kota Bandung. Menjadi wakil WNI TKI tidak ubahnya menjadi wakil dari penduduk kota Bandung. Sekali lagi, jawaban dari masing-masing partai akan kami upload di blog ini: http://apakatacalegln.wordpress.com

Persiapan Pemilu untuk Warga Negara Indonesia di Luar Negeri Masih Karut Marut !!!

2009-03-16T14:03:00.001+07:00

Pemiihan Umum kurang dari sebulan lagi, namun demikian hingga saat karut marut persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum masih terlihat disana-sini. Situasi karut-marut ini juga terlihat dalam persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum untuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Ketidakseriusan pihak Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilu di luar negeri sudah terlihat ketika terjadi kemerosotan jumlah pemilih luar negeri dalam Pemilu 2009 ini. Calon pemilih dari luar negeri dalam Pemilu tahun ini berjumlah sekitar 1,5 juta pemilih, berkurang sekitar 400.000 pemilih dari Pemilu 2004 yang berjumlah 1,9 juta calon pemilih. Kemerosotan jumlah pemilih luar negeri ini tentu sangat mengherankan karena data mobilitas buruh migran Indonesia ke luar negeri setiap tahun makin meningkat. Situasi ini memperlihatkan betapa hak-hak politik warga negera Indonesia yang berada di luar negeri (utamanya buruh migran Indonesia) diabaikan.

Migrant CARE juga menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum yang mengkambinghitamkan kemerosotan jumlah pemilih di luar negeri karena status undocumented (tidak berdokumen) dari buruh migran Indonesia. Sikap ini jelas melecehkan hak politik buruh migran Indonesia. Dalam situasi apapun, buruh migran Indonesia harus mendapat hak politiknya untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2009.

Migrant CARE juga mendesak segera dibentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (yang selama ini sangat lamban pembentukannya) dan adanya akses yang terbuka bagi Lembaga Independen Pemantau Pemilu untuk memantau pelaksanaan Pemilu di luar negeri. Pemantauan yang serius harus dilakukan untuk pelaksanaan Pemilu di luar negeri yang sangat rawan kecurangan dan pelanggaran karena dilaksanakan di negara lain.

Jakarta, 11 Maret 2009

Buruh Migran Perlindungan BMI Hanya Jadi Komoditas Politik Pemilu

2009-03-16T14:02:00.001+07:00

Buruh Migran Perlindungan BMI Hanya Jadi Komoditas Politik Pemilu
(en) 3 Maret 2009 - 15:7 WIB
Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia, Jakarta - Selama tahun 2004 hingga 2009 upaya perlindungan terhadap buruh migran hanya dijadikan komoditas partai politik, calon legislatif, dan anggota legislatif. Tidak satu pun produk legislasi yang mengedepankan hak buruh migran dihasilkan pada periode terebut.

Seorang mantan buruh migran yang pernah bekerja di Singapura, Yanti, mengatakan janji caleg untuk memperbaiki nasib buruh, tidak pernah terwujud. “Mereka hanya melontarkan wacana. Seakan-akan menjanjikan perlindungan kepada kami, tapi kenyataannya nol,” kata Yanti dalam diskusi “Menyoal Agenda Partai Politik tentang Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia”di Jakarta, Selasa (3/3).

Yanti berharap para calon legislatif yang terpilih pada Pemilu 2009 serius membuat undang-undang yang melindungi hak buruh migran.

Anggota Komisi III DPR Eva K Sundari mengatakan, pemerintah hanya melihat masalah buruh migran melalui sisi teknis ekonomis dan investasi. Padahal masalah buruh migran juga terkait masalah gender. Kurangnya perspektif hak asasi manusia dan perlindungan hukum membuat para pelaku kejahatan terhadap buruh migran lepas dari tuntutan pengadilan. “Semua masalah seolah selesai ketika mengembalikan buruh migran ke tanah air. Ini karena perbedaan cara pikir legislatif dengan pemerintah,” ujarnya.

Ketua Migrant Care Anis Hidayah menilai selama 2004-2009 anggota DPR tidak berupaya secara maksimal memberikan perlindungan terhadap sekitar 6,5 juta buruh migran. Padahal jumlah kasus kejahatan terhadap buruh migran terus meningkat.
“Kita meminta semua anggota parpol yang terpilih memiliki agenda (perlindungan buruh migran) serius. Kita akan mengajak buruh migran untuk tidak memilih, jika isu ini hanya jadi komoditas politik,” katanya.

Berdasarkan data Migrant Care, sekitar 73% jumlah buruh migran dilanggar haknya. Kasus penganiayaan Nirmala Bonat dan Daman Sara Damaia (2004) hingga terjebaknya Umi Saodah di tengah perang di Jalur Gaza (2009) menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap buruh migran Indonesia. “Dari semua kasus itu, pemerintahan SBY sama sekali tidak berpihak terhadap buruh migran. Seakan ada upaya mem-peti es-kan kasus-kasus ini untuk kepentingan PJTKI. Ini soal kemanusiaan,” ujar Anis Hidayah. (E1)

Nasib Buruh Migran Belum Serius Diperhatikan

2009-03-16T14:00:00.001+07:00

SUARA WARGA
Nasib Buruh Migran Belum Serius Diperhatikan
Rabu, 4 Maret 2009 | 05:15 WIB

Jakarta, Kompas - Meskipun diposisikan sebagai pekerja informal, buruh migran tetaplah manusia. Ia adalah subyek yang harus diperlakukan sama seperti manusia lain dan bukan ditempatkan atau diposisikan sebagai aset ekonomi belaka yang digelari sebagai pahlawan devisa.

Persoalan buruh migran adalah persoalan riil kemanusiaan. Oleh karena itu, tidak layak dan tidak pantas menjadikan persoalan perburuhan, khususnya buruh migran, sebagai komoditas politik guna meraup dukungan. Penegasan itu kembali muncul dalam dialog publik yang digelar oleh Migrant Care, Selasa (3/3) di Jakarta.

Dialog itu sengaja digelar dengan mempertemukan beberapa calon anggota legislatif dengan pemerhati masalah perburuhan dan buruh migran. Hadir dalam dialog itu antara lain Eva K Sundari PDI Perjuangan, Nova Riyanti Yusuf dari Partai Demokrat, serta Aryo Judhoko dari PKS. Sebagai panelis, hadir Jaleswari Pramodhawardhani dari LIPI dan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care.

Menurut Anis Hidayah, selama ini yang tampak adalah minimnya perhatian pemerintah, juga partai politik, kepada nasib buruh migran. Pemerintah SBY-JK tampak tenang ketika banyak buruh asal Indonesia di luar negeri diusir atau terbunuh.

Bahkan ada kasus, seperti terbunuhnya seorang TKI, tetapi Duta Besar RI untuk negara bersangkutan yang notabene berasal dari wakil partai justru tidak tahu. Bagi Anis, buruh migran masih ditempatkan sebagai aset ekonomi. Akibatnya, aneka kebijakan yang terkait buruh migran pun terkontaminasi pandangan tersebut. (JOS)

Activists Say The Current Government Has Failed Migrants

2009-03-16T13:57:00.001+07:00

March 4, 2009 The Jakarta Globe
Activists Say The Current Government Has Failed Migrants

An advocate for the rights of migrant workers said on Tuesday that the lives of Indonesians working overseas had not significantly improved since the last elections.

Anis Hidayah, chairwoman of Migrant Care, said the government that emerged from the 2004 elections should have done more to improve the lives of migrant workers.

“The current government has not produced adequate legislation to protect migrant workers living overseas, who face problems such as violence and sexual abuse,” she said.

About 6.5 million Indonesians currently work overseas and 73 percent of them have had to deal with “violence, rights and sexual abuse problems,” Anis said.

Eva Kusuma Sundari, a legislator from the Indonesian Democratic Party of Struggle, or PDI-P, said the government needed to do more. “We need an organization that oversees efforts to protect the rights of migrant workers,” she said.

Part of the problem is that Indonesia has failed to respect the rights of workers at home, she said. “Foreign officials often ask me why Indonesia doesn’t have any laws to protect domestic workers,” Eva said.

“It is not the responsibility of nongovernmental organizations to protect migrant workers. These matters should be dealt with between national governments.”

Aryo Judhoko, a legislative candidate for the Prosperous Justice Party, or PKS, said the party offered a number of services to migrant workers. “We proposed a law on migrant workers and have urged the government to reform the insurance system for migrant workers,” Aryo said.

But Nova Riyanti Yusuf, a legislative candidate for the Democratic Party, said the government had protected migrants. “It has done a lot on migrant health issues,” she said. “Unhealthy workers can’t work abroad. Contrary to some claims, the government is not exploiting workers.”

Parpol Janjikan Perbaikan Perlindungan TKI

2009-03-16T13:55:00.000+07:00

03/03/09 16:30

Parpol Janjikan Perbaikan Perlindungan TKI

Jakarta (ANTARA News) - Beberapa partai politik (Parpol) yang akan berpartisipasi dalam pemilihan umum (Pemilu) 2009 berjanji akan memperbaiki sistem perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Pada dialog publik tentang agenda partai politik dalam perlindungan buruh migran di Jakarta, Selasa, Eva Kusuma Sundari dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan hingga kini regulasi yang ada di tingkat pelaksana belum bisa memberikan perlindungan yang dibutuhkan buruh migran.

"Undang-undang dan regulasi yang ada baru mengatur soal perekrutan, ruhnya pun masih eksploitasi," katanya.

Lembaga dan instansi yang bertugas mengurus masalah buruh migran, kata dia, juga belum menjalankan tugasnya dengan baik untuk melindungi mereka dari ketidakadilan dan kekerasan.

Oleh karena itu, Eva menjelaskan, partainya menyiapkan kerangka sistem perlindungan buruh migran komprehensif berdasarkan perspektif gender dan hak asasi manusia.

"Aturan-aturan yang tumpang tindih dan punya ruh sama, eksploitasi, akan dicabut. Dan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri juga harus direvisi," katanya.

Selain itu, ia menambahkan, PDIP juga akan memperjuangkan penerbitan undang-undang tentang penatalaksana rumah tangga.

"Karena selama ini kalau kita minta negara penerima memasukkan perlindungan terhadap buruh migran ke dalam peraturan mereka, kita selalu balik ditanya, apakah kita juga sudah memiliki ketentuan tentang ini," katanya.

Aryo Judhoko dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mengatakan pihaknya telah dan selanjutnya berjanji akan memperjuangkan perbaikan nasib buruh migran dengan mempercepat proses penerbitan undang-undang yang mengatur tentang pekerja domestik.

"Kami juga akan berupaya mengubah bentuk pengelolaan asuransi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri karena selama ini penggunanya relatif sedikit dan pemanfaatan dananya tidak disampaikan secara transparan," katanya.

Sementara calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf mengatakan pemerintah sudah berusaha mengatasi berbagai masalah terkait pekerja migran termasuk perekrutan, pelatihan, penempatan pekerja di negara penerima dan perlindungan bagi TKI.

"Tapi ini masalah yang sudah puluhan tahun terjadi, tentu tidak akan bisa diselesaikan secara instan. Yang sudah dilakukan mesti dilanjutkan dan diperbaiki," katanya serta menambahkan ke depan perlu lebih didorong pengiriman pekerja formal ke luar negeri.

Setya Dharma Pelawi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun mengatakan hingga saat ini sistem perlindungan TKI di dalam negeri belum baik dan harus diperbaiki. Namun ia tidak menjelaskan garis besar perbaikan yang mesti dilakukan.

Regulasi Belum Efektif

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan regulasi yang dihasilkan para anggota partai politik yang duduk di kursi legislatif selama ini belum bisa memberikan perlindungan yang dibutuhkan buruh migran.

"Komisi IX yang mengurus masalah ini juga hampir pasif memperjuangkannya dan tidak menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam proses legislasi," katanya.

Pejabat tinggi pemerintah pun, katanya, belum melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan negara penerima buruh migran dari Indonesia untuk memastikan semua tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani pun mengatakan selama ini banyaknya regulasi yang mengatur tentang perlindungan TKI tidak berbanding lurus dengan peningkatan perlindungan bagi mereka.

Menurut dia, saat ini setidaknya terdapat 31 undang-undang, enam peraturan pemerintah, satu keputusan menteri, empat peraturan menteri dan 10 ratifikasi konvensi internasional terkait perlindungan tenaga kerja namun besaran masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri belum berkurang signifikan.

"Buruh migran masih terpinggirkan dalam hukum dan politik. Upaya perlindungan yang dilakukan belum optimal," katanya serta menambahkan negara seharusnya memberikan perlindungan yang bersifat kemanusiaan dan politik kepada buruh migran.

Perlindungan itu, menurutnya, antara lain bisa diberikan melalui pemberlakuan regulasi dan kebijakan yang tepat secara tegas.

"Tidak perlu bikin undang-undang lagi, revisi saja undang-undang yang sudah ada dan masukkan pengaturan soal pekerja domestik di dalamnya. Karena jangan-jangan kerentanan mereka akibat cara pandang kita yang salah termasuk dengan memisahkannya dari pengaturan yang ada tentang tenaga kerja," demikian Pramodhawardhani.(*)

COPYRIGHT © ANTARA

Buruh Migran, Sejauh Mana Kepedulian Partai?

2009-03-16T13:54:00.001+07:00

Kamis, 5 Maret 2009
Buruh Migran, Sejauh Mana Kepedulian Partai?
Jurnalis : Dewi Setyarini

JurnalPerempuan.com-Jakarta. Musim kampanye menjelang Pemilu 2009 ini bisa jadi dimanfaatkan oleh partai politik untuk menebar janji. Tapi janji yang akan diingat dan paling berjasa adalah yang punya visi jelas dan membawa perubahan. Sejauh mengenai nasib para pekerja di Luar Negeri atau biasa disebut buruh migran, belum ada perkembangan yang berarti soal penghargaan dan perlindungan terhadap mereka. Hal tersebut mengemuka dalam dialog publik Menyoal Agenda Partai Politik Tentang Perlindungan terhadap Buruh yang digagas oleh Migrant Care Selasa (3/3) di Jakarta.

Salah satu panelis dalam diskusi tersebut, Eva Sundari, yang juga menjadi calon legislator dari PDI Perjuangan menengarai permasalahan buruh migran yang tak kunjung selesai salah satunya disebabkan oleh mindset negara yang masih memandang buruh migran sebagai aset ekonomi. Maka penyelesaian masalahnya juga diawali dengan perubahan mindset negara. Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Setya Darma Pelawi berbicara mengenai perlunya pusat informasi sebagai salah satu upaya perlindungan buruh migran. PKS, menurut seorang calegnya, Aryo Judhoko, telah melakukan beberapa hal mengenai persoalan buruh migran, di antaranya membuka pusat informasi di beberapa negara. Sedangkan Partai Demokrat melalui seroang calegnya, Nova Riyanti Yusuf mengaku membutuhkan masukan mengenai apa yang seharusnya dilakukan untik mengatasi persoalan buruh migran.

Menanggapi uraian dari para panelis mengenai sikap masing-masing partainya terhadap persoalan buruh migran, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodawardani mengatakan, sesungguhnya kebijakan mengenai ketenagakerjaan sudah cukup banyak. Namun masing-masing kebijakan tersebut sama sekali tidak mempunyai semangat perlindungan dan penghargaan kepada orang-orang yang selalu digembar-gemborkan sebagai pahlawan devisa. “Peran negara selama ini sangat minimal,” ungkap Jaleswari.

Secara tajam, Anis Hidayah, Direktur Migrant Care mengkritik mindset partai politik yang hampir sama dengan mindset negara yaitu menempatkan buruh migran sebatas aset politik sehingga mengabaikan unsur penghargaan dan perlindungan haknya sebagai manusia, termasuk hak perekonomian maupun haknya sebagai seorang perempuan. Bagi Anis, kondisi demikian merupakan bentuk kegagalan legislasi. Terlebih banyak kasus buruh migran yang dipeti-es-kan, tidak ditindaklanjuti, seperti kasus Yanti Irianti, TKW yang dieksekusi mati di luar negeri tanpa diketahui duduk permasalahannya. Sampai kini, jenazah Yanti tidak kembali ke tanah air. Partai, pada kenyatannya. masih menjual janji tapi minim bukti. “Kalaupun punya pusat informasi, misalnya, mestinya tidak berfungsi untuk menginformasikan partainya belaka, tetapi juga harus menginformasi tentang ketenagakerjaan,” kata Anis.

Komitmen partai politik untuk menyelesaikan persoalan buruh migran akan menjadi bahan penilaian bagi masyarakat, sejauh mana kepekaan partai terhadap kepentingan masyarakat. Bagaimana dengan partai pilihan Anda?**

Rapor Merah Partai Politik Soal Buruh Migran

2009-03-16T13:52:00.001+07:00

Rapor Merah Partai Politik

Jumat, 6 Maret 2009 | 03:46 WIB

Oleh Maria Hartiningsih

Rapor partai politik untuk isu-isu yang terkait dengan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan kesejahteraan ibu dan anak merah. Selama lima tahun terakhir justru muncul banyak kebijakan yang berpunggungan dengan semangat perlindungan hak-hak rakyat yang paling asasi terkait dengan isu-isu itu.
”Dalam soal perlindungan buruh migran Indonesia, rapor partai-partai politik lima tahun terakhir ini merah semua,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah dalam Dialog Publik yang diselenggarakan Migrant Care di Jakarta pekan lalu untuk menyoal agenda parpol tentang perlindungan terhadap buruh migran Indonesia.
Analis Kebijakan Perburuhan Wahyu Susilo merinci, dalam Pemilu 2004, sembilan anggota legislatif dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri terpilih karena suara buruh migran Indonesia (BMI).
”Ironisnya, tak satu pun dari mereka masuk ke komisi yang mengurusi masalah itu. Kalaupun masuk ke komisi lain, misalnya terkait dengan urusan luar negeri, mereka tidak mengartikulasikan diplomasi untuk perlindungan BMI,” ujar Wahyu.
Tak memadai
Selama periode tahun 2004-2009, menurut Anis, tak ada respons memadai dari para anggota Dewan terhormat terhadap kasus Nirmala Bonat, Daman Sara Damai (2004), Adi bin Asnawi, dan sederetan kasus ancaman hukuman mati, penyiksaan pekerja rumah tangga di Arab Saudi (2008), kasus trafficking di Irak (2008), Umi Saodah yang terjebak di Jalur Gaza (2009), eskalasi kasus-kasus kekerasan, trafficking, deportasi, dan ancaman pemutusan hubungan kerja massal akibat krisis global.
”Malah Yanti Iriyanti dari Cianjur yang dihukum mati di Arab saudi Februari tahun 2008 tak ada informasinya,” kata Anis, yang berbicara dalam panel bersama caleg dari PDI-P, PKB, PKS, dan Partai Demokrat, ”Ironisnya, ada instruksi presiden untuk membawa pulang jenazah, tetapi tidak dilakukan.”
Dalam dialog publik itu juga terkesan kuatnya notion ”demi partai”, bukan demi rakyat, tanpa kotak-kotak yang diciptakan untuk kepentingan politik golongan. Semua ini memperlihatkan kegagalan pendidikan politik dan masih dibutuhkan waktu untuk mencapai kematangan berpolitik.
”Dengan politik dagang sapi antara parpol, isu-isu yang terkait dengan buruh migran Indonesia hanya akan menjadi komoditas politik dan komoditas ekonomi,” ujar peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Riwanto Tirtosudarmo, menggarisbawahi serangkaian produk legislasi terkait dengan BMI yang justru tidak memberi perlindungan hak-hak BMI.
Pandangan buruh migran sebagai komoditas terlihat dalam kebijakan pemerintah menaikkan target pengiriman buruh migran dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kegiatan itu tampaknya tidak dianggap sebagai tindakan sementara sebelum pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
”Tahun lalu devisa sektor ini mencapai sekitar Rp 8,4 miliar dollar AS atau lebih Rp 100 triliun dari BMI yang sekitar 73 persennya perempuan,” ujar Anis dan Wahyu.
Juga merah
Di bidang lingkungan dan kesejahteraan rakyat, rapor parpol lima tahun terakhir ini juga sama saja. ”Pemerintahan SBY-JK, termasuk para anggota legislatif, lima tahun terakhir ini tak menunjukkan prestasi apa pun di bidang lingkungan,” kata aktivis lingkungan, Chalid Muhamad.
”Sebaliknya, DPR dan pemerintah malah menghasilkan produk legislasi yang memicu percepatan kerusakan lingkungan, seperti UU Penanaman Modal, UU Sumber Daya Air, UU Mineral dan Batu Bara, dan UU Perkebunan,” katanya.
Perubahan iklim hanya gegap gempita dibicarakan akhir tahun 2007. Setelah itu, menurut Chalid, tak ada kebijakan konkret untuk merespons masalah perubahan iklim. ”Malah lalu keluar peraturan antagonis, yaitu PP No 2 Tahun 2008, yang membolehkan hutan kita disewa Rp 300 per meter persegi untuk kegiatan apa saja.”
Selama lima tahun terakhir, ditengarai bencana ekologis terkait dengan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi. Seperti dikatakan Chalid, ”Lumpur Lapindo di Sidoarjo tak direspons secara maksimal oleh negara.”
Dalam Pemilu 2009 ini tak ada parpol yang secara eksplisit memperlihatkan kepeduliannya terhadap masalah lingkungan hidup. Ia melihat, dalam struktur dewan pimpinan pusat, ada empat atau lima parpol punya departemen lingkungan, tetapi platform-nya tak jelas.
Oleh karena itu, rakyat perlu berjuang lebih keras menyadarkan parpol betapa pentingnya masalah ini. ”Soal lingkungan hidup ini menyangkut soal keberlanjutan negara. Dimensinya sangat luas,” kata Chalid.
Pemahaman terbatas
Barangkali karena pemahaman politik yang terbatas, banyak politisi mengartikan politik sebagai kekuasaan untuk menguasai. Banyak dari mereka tak paham perspektif jender dan hanya segelintir anggota legislatif yang berjuang keras memasukkan perspektif itu dalam berbagai isu.
Hal ini terkait dengan pendapat Tini Hadad dari Koalisi Indonesia Sehat, yang menyatakan, tak ada parpol peduli soal angka kematian ibu melahirkan (AKI) serta gizi bayi dan anak balita.
”Pemerintah bilang, AKI turun dari 307 menjadi 248 per 100.000 kelahiran hidup. Saya tidak tahu bagaimana menghitungnya karena nyatanya kondisi rakyat Indonesia tidak bertambah baik,” ujar Tini. AKI di Indonesia tertinggi di Asia dan faktor penting penyumbang rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.
Pakar perubahan perilaku, Dr Sri Kusyuniati, mengatakan, ”Tak ada parpol berani memaparkan strategi mengurangi AKI karena sulit, harus komprehensif, tak hanya soal teknis, dan terutama menyangkut pendekatan sosio-kultural.”

Dapatkan artikel ini di URL:
http://entertainment.kompas.com/read/xml/2009/03/06/03464680/rapor.merah.partai.politik

Pengkhianatan Anggota DPR-RI Yang Dipilih Dari Suara Buruh Migran

2009-03-16T13:48:00.000+07:00

SIARAN PERS MIGRANT CARE
(Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat)

SUARA BURUH MIGRAN INDONESIA DIKHIANATI OLEH 9 ANGGOTA DPR-RI 2004-2009 DARI DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II

Berdasarkan hasil sidang Mahkamah Konstitusi 18 Juni 2004, maka Komisi Pemilihan Umum RI menetapkan 9 anggota DPR terpilih dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, yang cakupan wilayahnya terdiri atas Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. Nama-nama yang terpilih tersebut adalah:

1. Drs. H. Fahmi Idris (Partai Golkar, terpilih sebagai Menakertrans dan Menteri Perindustrian) dan kemudian digantikan Dra. Watty Amir yang berada di Komisi VII
2. H. Roy BB Janis, SH (PDIP, kemudian mengundurkan diri dan bergabung ke PDP) dan dikemudian digantikan Sabam Sirait yang berada di Komisi I
3. Hj Chudlory Syafei Hadzami (PPP) yang berada di Komisi I
4. H Husein Abdul Aziz (Partai Demokrat) yang berada di Komisi V
5. Indria Octavia Muaja (Partai Demokrat) yang berada di Komisi IV
6. Dr.M. Hidayat Nur Wahid, MA (PKS) yang menjadi Ketua MPR
7. Dra. Hj. Aaan Rohanah, M.Ag (PKS) yang berada di Komisi X
8. Constant M. Ponggawa, SH (PDS) yang berada di Komisi I
9. Ir. Afni Ahmad (PAN) yang berada di Komisi V

Berdasar politik konstituensi, sudah seharusnya nama-nama yang terpilih mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta II yang mencakup wilayah luar negeri juga mengartikulasi kepentingan buruh migran sebagai pemilih di daerah pemilihan ini. Namun apakah artikulasi tersebut terwujud?

Berdasarkan tracking yang dilakukan oleh Migrant CARE sepanjang periode 2004-2009 ini, tidak ada satu tindakan politikpun yang dilakukan 9 anggota DPR-RI yang suaranya dipilih dari buruh migran berkontribusi positif terhadap perlindungan buruh migran Indonesia.

Yang paling nyata dan kasat mata adalah tidak ada satupun anggota DPR-RI yang terpilih dari suara buruh migran menjadi anggota Komisi IX yang membidangi masalah perburuhan.

Di komisi I yang membidangi masalah luar negeri, 3 anggota yang terpilih dari suara buruh migran juga tak bersuara sama sekali kasus Nirmala Bonat (2004), deportasi massal Malaysia (2005), eskalasi hukuman mati buruh migran (2006), kasus Ceriyati dan penganiayaan keji 4 buruh migran Indonesia di Saudi Arabia (2007), hukuman mati terhadap Yanti Iriyanti (2008) dan kasus Umi Saodah.

Di Komisi IV yang salah satu area kerjanya adalah bidang kelautan, tidak ada concern dari 1 anggota DPR RI yang dipilih dari suara buruh migran mengenai nasib pelaut Indonesia yang sering menghadapi masalah di luar negeri.

Di Komisi V dimana masalah perhubungan menjadi salah satu area kerjanya, juga tidak ada inisiatif yang signifikan dari 2 anggota DPR yang dipilih dari suara buruh migran, padahal persoalan buruknya pengelolaan angkutan TKI dan terminal pemulangan TKI adalah masalah yang paling banyak dikeluhkan.

Di Komisi X, dimana maslah pendidikan dan pariwisata menjadi concernnya, terdapat 1 anggota DPR yang terpilih dari suara buruh migran. Namun demikian hingga saat ini tidak ada suaranya tentang kebobrokan sistem pendidikan terhadap calon buruh migran dan tak ada perhatian terhadap masalah perdagangan perempuan yang mengatasnamakan pengiriman duta budaya melalui jasa pengiriman entertainment (impresariat).

Selain itu, ada 1 anggota DPR yang dipilih dari suara buruh migran berada di Komisi VII yang membidangi masalah energi, teknologi dan lingkungan hidup. Keberadaannya di Komisi ini semakin memperlihatkan ketidakpeduliannya pada masalah buruh migran Indonesia yang seharusnya diartikulasikannya.

Dari suara buruh migran Indonesia, bahkan muncul anggota DPR yang menjadi Ketua MPR RI, namun dalam posisinya sebagai salah satu pejabat tinggi negara tidak pernah memaksimalkan posisi politiknya untuk diplomasi politik perlindungan buruh migran Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh anggota DPR RI yang dipilih dari suara buruh migran Indonesia tidak ada yang memenuhi kewajibannya mengartikulasikan kepentingan politik pemilihnya. Anggota DPR RI yang dipilih dari suara buruh migran Indonesia telah mengkhianati amanat buruh migran Indonesia.

Jakarta, 3 Maret 2009

Parpol Lemah Lindungi Pekerja Luar Negeri

2009-03-14T14:01:00.000+07:00

Parpol Lemah Lindungi Pekerja Luar Negeri

www.sinarharapan.co.id

Jakarta - Partai politik masih belum serius menempatkan agenda perlindungan terhadap buruh migran. Hal ini terbukti dari lemahnya produk legislatif terhadap perlindungan para pekerja di luar negeri ini.
Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan selama ini apa yang dihasilkan legislatif belum bisa melindungi para pekerja di luar negeri.
“Mereka (DPR) diharapkan memberikan perlindungan, tetapi nyatanya hak-hak yang mereka miliki seperti interpelasi tidak pernah digunakan untuk mengupayakan perlindungan,” kata Anis, dalam diskusi “Menyoal Agenda Partai Politik tentang Perlindungan terhadap Buruh Migran Indonesia” di Jakarta, Selasa (3/3).
Dia menilai, sikap legislatif tersebut merepresentasikan partai politik yang tidak peduli terhadap masalah buruh migran. Bahkan, dia mencatat anggota DPR yang terpilih dari dapil luar negeri pun tidak pernah berbicara soal advokasi terhadap buruh migran.
Anis menyerukan para buruh migran tidak memilih caleg atau calon presiden yang tidak memiliki agenda perlindungan terhadap buruh migran. Buruh migran tidak boleh lagi menjadi komoditas politik, yang suaranya hanya dibutuhkan menjelang pemilu saja.
Apalagi jumlah buruh migran Indonesia mencapai 6,5 juta orang. “Mereka membutuhkan kepedulian, kepastian dan perlindungan hukum,” ujarnya.
Pengamat buruh Wahyu Susilo juga mencatat dari sembilan anggota DPR yang dipilih suara Tenaga Kerja Indonesia tidak ada yang berbicara soal buruh migran. “Banyak masalah, tetapi caleg yang disokong suara TKI justru tidak peduli dan tak pernah mengambil inisiatif untuk melindungi konstituennya,” katanya.
Menurutnya, sikap DPR tersebut membuat buruh merasa dikhianati. “Kita gak ingin itu terulang lagi,” ujarnya.
Anggota Advokasi terhadap buruh migran di DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan kelemahan perlindungan terhadap buruh migran bermuara dari regulasi yang dilakukan pemerintah. “Rohnya bukan untuk melindungi, justru mengeksploitasi,” ujarnya. (vidi vici)

NGO Says Millions of Migrants Can’t Vote

2009-01-29T16:00:00.000+07:00

January 29, 2009

An expert on migrants alleged on Wednesday that more than five million Indonesians eligible to vote in upcoming elections have not been registered.
Anis Hidayah, director of Migrant Care, said his organization had requested that the General Elections Commission, or KPU, give these eligible voters the right to participate.
“We want the commission to respect the rights of these voters,” she said, adding that most of the unregistered voters were in Malaysia.
Indonesia will hold legislative elections this April and a presidential election in July.
Bambang Eka Cahya Widodo of the Elections Supervisory Board, or Bawaslu, said funding problems might have limited the KPU’s efforts to register such migrant workers.
“Poor registration of overseas voters was due to the late disbursement of funds,” he said. “Even though the funding was adequate, it was less effective as it came late.”
KPU member Andi Nurpati said the commission would not re-open the registration of overseas voters.
“We have already finished the registration stage,” she said, adding that unregistered migrants were likely illegal workers.
“If the workers have work permits, they must have been registered at Indonesian embassies abroad. If they are registered at the embassies, they’re automatically registered as voters,” she said.
“For sure there might be problems such as workers who are highly mobile. When they move to other places and forget to report their new address we cannot register them,” she added. “In that case, it is not our fault.”
Besides the high number of unregistered voters, Migrant Care also complained to Bawaslu that voting carried out overseas was prone to vote rigging.
“There is no guarantee that registered voters will be able to use their voting rights properly,” Anis said.
According to her, posting ballot papers was not effective as many failed to arrive at their destinations on time and were prone to manipulation.
“The supervision mechanism for overseas voting is lacking,” she said.
Bambang said that Bawaslu had reminded KPU to pay more attention to the overseas voting process.
“We’ve warned KPU that there are a lot of potential problems in overseas voting,” he said.
“The main problem is one of supervision, as voters are scattered in many different regions all over the world. Meanwhile, the number of election monitors is limited,” he said.

Bawaslu: Waspadai Dubes Partisan

2009-01-28T15:58:00.000+07:00

Thursday, 29 January 2009
JAKARTA (SINDO) – Migrant Care mensinyalir pelaksanaan Pemilu 2009 di luar negeri akan diwarnai berbagai kecurangan.
Analis kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, ada indikasi kecurangan oleh oknum duta besar (dubes) luar negeri untuk memobilisasi suara tenaga kerja Indonesia untuk diarahkan ke partai tertentu.Apalagi, rata-rata Dubes Indonesia untuk luar negeri merupakan kader partai politik (parpol). ”Sebagai pejabat negara, seharusnya mereka tahu kapan berperilaku sebagai wakil pemerintah dan kapan bertindak sebagai orang parpol. Karena itu,mereka harus diawasi jangan sampai mereka berlaku sebagai utusan parpol,” kata Wahyu saat menemui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung Bawaslu,Jakarta,kemarin. Wahyu mengatakan, ada indikasi dubes mengarahkan para buruh migran untuk memilih partai tertentu.Apalagi, ujar dia, saat Pemilu 2004 lalu hal ini sudah terbukti. ”Jangan sampai praktikpraktik ini kembali terulang di Pemilu 2009. Pemilu 2004 yang jauh dari keterbukaan harus menjadi pelajaran berharga buat kita,”ujarnya. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah berpendapat, jumlah petugas yang tidak berimbang dengan pemilih membuka celah terjadinya praktik kecurangan. ”Adanya partisan di lingkungan pemerintahan yang mencoba memanfaatkan celah ini (kecurangan) lantaran jumlah pengawas yang terbatas, sementara jumlah pemilih banyak dan tidak merata persebarannya. Semua ini terbentur aturan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang dibatasi lima orang,”ungkap Anis. Karena itu, Migrant Care berencana membangun kerja sama dengan Bawaslu. Migrant Care akan memantau pemilu di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong. Menjawab kekhawatiran tersebut,Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini akan mengupayakan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) di luar negeri. ”Saya sudah mendengar soal fenomena itu, dan menurut saya,dubes partisan itu memang harus diwaspadai,” kata Sardini. Bawaslu, kata dia, saat ini telah mempunyai Sentra Gakumdu Kuala Lumpur,Tokyo,dan Arab Saudi. (fahmi faisa)

"Ada Dubes Paksa TKI Pilih Partai Tertentu"

2009-01-28T15:57:00.000+07:00

VIVAnews - Wahyu Susilo, analis kebijakan Migrant Care, meminta Badan Pengawas Pemilu menindak duta-duta besar yang memobilisasi suara tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri ke partai tertentu. Duta-duta besar itu rata-rata anggota partai politik."Kelakuan dubes partisan harus diawasi karena mereka seharusnya selaku pejabat negara harus tahu kapan berperilaku sebagai anggota partai dan kapan tidak," kata Wahyu dalam audiensi dengan Badan Pengawas Pemilu di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2009.Wahyu menambahkan, pengalaman Pemilu 2004 lalu, banyak dubes semacam itu mengarahkan para buruh migran untuk memilih partai tertentu. Rekan Wahyu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menambahkan, kendala partisan itu terbentur aturan Panitia Pemilihan Luar Negeri dibatasi lima orang, sementara jumlah pemilih banyak dan tidak merata persebarannya.Anis mengkhawatirkan kecenderungan Pemilu 2004 yang bermasalah karena disinyalir ada kecurangan yang dilakukan partai tertentu. Anis tak menyebutkan nama partai tersebut namun ia mengatakan partai tersebut pada pemilu 2004 lalu mendapat suara yang sangat banyak di Malaysia.Menjawab permintaan Migrant Care itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini menyatakan akan mengupayakan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di luar negeri. Bawaslu saat ini telah mempunyai Sentra Gakumdu Kuala Lumpur, Tokyo dan Arab Saudi. "Saya sudah mendengar soal adanya fenomena itu dan menurut saya dubes partisan itu memang harus diwaspadai," kata Sardini.Sementara anggota Bawaslu, Bambang Eka Cahya Widodo berkomentar kebanyakan PPLN berisi para dubes-dubes itu. Bawaslu juga, lanjut Bambang, tidak punya kekuasaan untuk memilih orang yang bukan partisan karena yang memilih duta besar.Sosialisasi MinimDalam audiensi itu, Anis Hidayah juga mengemukakan minimnya sosialisasi Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum di luar negeri. Malah yang melakukan sosialisasi adalah partai-partai besar yang memiliki banyak uang.Anis juga mengeluhkan kecurangan pelanggaran 2004 tidak terlihat ditindaklanjuti. Untuk ke depan, Migrant Care berencana membangun kerjasama dengan Bawaslu. Migrant Care akan memantau pemilu di Singapura, Malaysia dan Hong Kong.

NGO Warns KPU Neglecting Overseas Voters

2009-01-20T15:56:00.001+07:00

January 20, 2009
The Jakarta Globe
Camelia Pasandaran
The General Elections Commission, or KPU, has so far failed to make adequate preparations for the millions of Indonesians working overseas to participate in this year's national elections, a representative of a nongovernmental organization that advocates on behalf of migrant workers, said on Tuesday.
Anis Hidayah of Migrant Care raised questions about the KPU's preparations, citing a fall in the number of registered overseas voters since the 2004 elections, despite a steady increase in the number of Indonesian workers living overseas.
"In 2004, there were 1.9 million overseas voters, while for the 2009 elections there are only 1.5 million registered voters," Anis said. "I believe there are still millions unregistered."
The criticism comes as the KPU has also taken heat for a controversial proposal to increase the number of women in Indonesian provincial and national legislatures, and amid concern that the elections body would not have key preparations in place in time for April's national elections.
KPU member Sri Nuryanti said the number of overseas voters had fallen because many migrant workers moved frequently within or even between the countries in which they lived.
In addition, she said, many unregistered eligible voters were working overseas illegally.
"Despite the fact that many migrants' passports are held by their employers and agencies, we cannot register those who do not have passports or other identity cards," Nuryanti said.
According to Anis, although there were 1.9 million overseas voters registered in 2004, only about 400 voted on election day.
"Low participation is also a reflection of low interest," she said. "All overseas votes will be pooled to the Jakarta II election area. The fact that most of them are coming from other provinces and see no reason to vote for candidates that are not representing their native region has made them disinclined to vote."
KPU member Andi Nurpati said it would be too difficult to have overseas Indonesians vote in their own election area.
"We would have to send different ballot papers adjusted to their hometown," she said. "We can't do anything about it."
Migrant Care also questioned the KPU's decision to conduct the elections on weekdays, thus putting workers in a bind.
"Some of the Indonesian migrant workers in the Middle East are not allowed to go out on work days," she said. "Most Indonesian migrants work in factories, shops and as housekeepers, and they have to work on election day."
In most countries, overseas voters have to go to an Indonesian consulate general or embassy to vote.
Nuryanti said that in some countries the commission would provide voting equipment and mobile polling stations.
"We will provide drop-boxes for migrant workers, such as in oil refineries in Johor and Kuala Lumpur [in Malaysia], to make it easier for voters," she said.
However, in some countries, which never conduct elections, the commission could not provide polling stations outside embassies and consulates general.
"It would be a sensitive issue in such countries, because they never conduct votes," she said.

NGO Warns KPU Neglecting Overseas Voters

2009-01-20T15:56:00.000+07:00

Partisipasi Pemilih Luar Negeri Diperkirakan Hanya 20 Persen

2009-01-20T15:55:00.000+07:00

Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Jumlah partisipasi pemilih luar negeri dalam memberikan suara pada Pemilu 2009 diperkirakan hanya 20%. Pasalnya, hari pemungutan suara 9 April bukan hari libur atau sama seperti Pemilu 2004. "Potensi masalah yang akan muncul pada Pemilu 2009 yang pemungutan suaranya juga tidak pada hari libur hampir sama dengan masalah Pemilu 2004. Jumlah DPT (daftar pemilih tetap)luar negeri untuk pemilu 2009 sebanyak 1,5 juta dan diperkirakan jumlah pemilih juga tidak lebih dari 20%, yakni sekitar 300 ribu orang. Masalahnya hampir sama dengan Pemilu 2004 yang jumlah DPT sebanyak 1.9 juta dan hanya 410 ribu atau 20% yang memberikan suara," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU Jakarta, Selasa (20/1). Anis didampingi Bagian Advokasi Migrant Care Nur Harsonoh diterima anggota KPU Andi Nurpati dan Sri Nuryanti. Menurunnya jumlah DPT di luar negeri diragukan validasinya karena jumlah orang Indonesia ke luar negeri terus bertambah. "Cukup aneh kalau DPT luar negeri menurun. Kami yakin banyak yang tidak terdaftar. Menurut perkiraan kami ada sekitar 6,5 juta pemilih di luar negeri," ujarnya. Ia juga meragukan pemilihan melalui pos akan banyak kecurangan karena perlu waktu yang lama untuk pengiriman. "Metode ini kurang efektif seperti pada Pemilu 2004. KPU perlu memperketat pengawasan dalam metode pengiriman melalui pos, dengan melibatkan elemen masyarakat di luar negeri seperti mahasiswa, dan serikat buruh migran," ujarnya. KBRI dan PPLN, menurut Anis, perlu membuat perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait di negara tujuan yang berisikan jaminan dari majikan bagi buruh migran untuk menggunakan hak pilihnya. Ia memperkirakan kurangnya informasi mengenai tata cara dan tahapan pemilu akan mengakibatkan rendahnya partisipasi buruh migran dan warga negara Indonesia (WNI) lainnya. "PPLN harus segera meningkatkan sosialisasi terutama di kantong buruh migran mengingat pemungutan suara sudah dekat pada 9 April," katanya. Anggota KPU Sri Nuryanti mengatakan meski banyak orang Indonesia yang ke luar negeri, tapi banyak juga yang kembali ke Indonesia. "Waktu saya ke Johor (Malaysia) sekitar 6.000 orang yang pulang ke Indonesia," katanya. Nuryanti berjanji akan meminta PPLN agar melakukan pendekatan dengan pemerintah dan majikan agar diijinkan memilih pada pemungutan suara 9 April nanti. "PPLN itu mudah dikoordinasikan dan kami akan minta melakukan pendekatan kepada majikan agar mengizinkan pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara," katanya. Sementara itu, Andi Nurpati mengatakan di negara negara kerajaan kecil kemungkinan dilakukan pemungutan suara di luar duta besar dan konsulat jenderal. "Di negara negara kerajaan pemungutan suara hanya mungkin dilakukan di dubes dan konsul," katanya. (KN/OL-01)
»
Komentar Dari Anda-->

KPU Harus Tingkatkan Sosialisasi Pemilu untuk TKI

2009-01-20T15:53:00.000+07:00

Komisi Pemilihan Umum (KPU) didesak untuk meningkatkan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Desakan tersebut disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care di kantor KPU, Jakarta, Selasa (20/1). Menurut Directur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, saat ini sebagian besar TKI, khususnya yang berkerja di Timur Tengah belum mengetahui pelaksanaan pemilu 2009 mendatang.

Migrant care memprediksi jutaan TKI terancam tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu mendatang karena kurangnya informasi. KPU sebagai penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan ini, dinilai kurang aktif mensosialisasikan pelaksanaan teknis pemilu untuk TKI.

Migrant care mencatat setidaknya sekitar 80 persen dari 6,5 juta TKI tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2009 karena tidak terdaftar sebagai pemilih.

Migrant care juga meminta kepada KPU untuk membentuk daerah pemilihan (dapil) tersendiri bagi WNI di luar negeri. Selama ini surat suara dari pemilih luar negeri ditujukan untuk daerah dapil Jakarta Selatan.

Rep/Kam:Mahfud Penulis:Effendy VO:Maya Editor Video:Zulfan

klik: http://tv.kompas.com/content/view/12050/2/

Migrant Care Keberatan Pemilu Digelar Dihari Kerja

2009-01-20T15:51:00.000+07:00

Migrant Care Keberatan Pemilu Digelar Dihari Kerja
Selasa, 20 Januari 2009 - 10:49 wib
Insaf Albert Tarigan - Okezone

JAKARTA - Protes atas pemilihan tanggal 9 April sebagai waktu pemungutan suara Pemilu 2009 tidak hanya datang dari masyarakat Bali dan Nusa Tenggara Timur, LSM Migrant Care juga keberatan dengan keputusan tersebut.

Keberatan Migrant Care bukan karena adanya benturan pelaksanaan pemilu dengan perayaan hari besar keagamaan. Melainkan karena tanggal 9 April merupakan hari efektif kerja.

Hal itu dinilai berpotensi mengurangi partisipasi pemilih di luar negeri. Para tenaga kerja Indonesia akan kesulitan menyalurkan hak politiknya karena pada saat bersamaan harus bekerja.

"Karena itu, kami merekomendasikan agar KBRI dan PPLN membuat perjanjian dengan kementrian urusan tenaga kerja negara-negara yang ada TKI-nya sehingga ada jaminan bagi para TKI untuk menyalurkan suaranya pada 9 April," ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Selasa (20/1/2009).

Enam rekomendasi lain juga disampaikan Migrant Care kepada KPU. Di antaranya usulan agar kawasan luar negeri tidak dimasukkan ke dalam daerah pemilihan DKI Jakarta II. Namun ada dapil khusus untuk para pemilih di luar negeri. "Para TKI kan berasal dari berbagai daerah. Keberadaan dapil khusus akan menbuat caleg lebih aspiratif," ujarnya.

Rekomendasi ketiga Migrant Care menyinggung masih lemahnya pengawasan metode pemungutan suara dengan menggunakan jasa kantor pos. Selanjutnya lembaga pemerhati buruh migran itu mendesak agar ada peningkatan sosialisasi pemilu, pendidikan politik, serta aturan tersendiri untuk pemilu di luar negeri. "Kami juga meminta agar parpol menyediakan profil para calegnya," terang Anis.

Menyikapi aspirasi ini, komisioner KPU Sri Nuryanti berjanji akan menindaklanjutinya. Namun mengenai rendahnya partisipasi pemilih di luar negeri, Sri menyatakan sulit dihindarkan. Pasalnya, kesadaran politik para TKI masih rendah. "KPU hanya berusaha menyosialisasikan pemilu," ungkapnya.

Rendahnya partisipasi para TKI, menurut Sri, juga terpengaruh faktor persyaratan administratif yaitu pencantuman nomor paspor. Sehingga para TKI ilegal tidak bisa memberikan hak pilihnya.

Guna mendongkrak partisipasi pemilih di luar negeri, KPU telah menyiapkan TPS berjalan dan tidak adanya pembatasan satu TPS maksimal 500 pemilih. "Kita batasi satu TPS 2.000 pemilih," pungkasnya.

(ful)

Pemilih Luar Negeri Perlu Pemilu Pendahuluan

2008-12-18T16:43:00.000+07:00

Wednesday, 17 December 2008
JAKARTA(SINDO) – Pemilihan pendahuluan atau early voting dinilai perlu diwacanakan untuk mengakomodasi hak politik warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Langkah itu juga bisa untuk mengukur tingkat partisipasi pemilih di luar negeri. Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay mengatakan pemilihan pendahuluan dapat mendorong peningkatan partisipasi pemilih luar negeri." Pemilihan lebih awal dapat memberi kesempatan sebesar- besarnya pada pemilih menyalurkan hak mereka," katanya dalam diskusi "Mendorong Pemenuhan Hak Politik Buruh Migran dalam Pemilu 2009"di Jakarta kemarin. Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, lanjut Hadar, tingkat partisipasi pemilih di luar negeri jauh hanya di bawah 50% dari 1,9 juta pemilih yang terdaftar.Partisipasi tersebut jauh di bawah partisipasi di dalam negeri yang mencapai lebih dari 80%. Pemilupendahuluan,lanjutHadar,jugabisamenghindarkan hilangnya hak pilih pekerja di luar negeri akibat persoalan teknis perlu ada model-model alternatif ."Perlu adanya model pemilihan alternatif mengatasi hambatan-hambatan teknis,"ujarnya.Dia memaparkan praktik pemilihan pendahuluan sudah diterapkan pada 43 negara di dunia. Selain pemilihan pendahuluan, kata Hadar, cara yang dapat ditempuh adalah dengan postal votingatau pemilihan melalui kantor pos dan proxy votingatau pemilihan yang diwakilkan kepada seseorang yang dipercaya. Di tempat yang sama,Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan pihaknya tidak membedakan perlakuan terhadap pemilih di dalam dan luar negeri.Kendati demikian, dia mengaku ada sejumlah kendala teknis yang dihadapi lembaganya dalam mendata pemilih di luar negeri.Di antaranya data penduduk yang diserahkan departemen luar negeri yang tidak akurat. Padahal, kata Hafiz,Komisi Pemilihan bukanlah lembaga sensus, tapi hanya pengguna data. "Kita mau ke luar negeri juga untuk melakukan sosialisasi kepada PPLN dipersoalkan karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara,"katanya. Hafiz juga mengaku kesulitan dalam mengoordinasi petugas dan mendata pemilih di luar negeri.Di antaranya sulitnya memperoleh izin dari majikan warga negara Indonesia yang umumnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Terkait rendahnya partisipasi pemilih di luar negeri,Hafiz mengusulkan agar ke depan daerah pemilihan (dapil) luar negeri tidak ikut dalam dapil DKI Jakarta II,melainkan memiliki dapil sendiri. Hal tersebut menurut dia dapat membuat caleg yang terpilih lebih representatif dalam memperjuangkan hak-hak buruh migran yang terabaikan. Sementara itu,Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyatakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri sebesar 1,5 juta pemilih tidak tepat."Sangat mengherankan jika jumlah DPT luar negeri untuk Pemilu 2009 merosot dibandingkan Pemilu 2004," ujarnya. Padahal, lanjutnya, angka penempatan buruh migran ke luar negeri tiap tahun terus mengalami peningkatan.Anis memperkirakan jumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri sebanyak 6,5 juta orang yang sebagian besar adalah buruh migran." Ini menandakan KPU tidak memperhatikan secara serius hak-hak pemilih Indonesia di luar negeri,"tandasnya. (pasti liberti)

“Jangan Abaikan Hak Politik Buruh Migran Indonesia !!!”

2008-12-09T17:47:00.000+07:00

Pada tanggal 25 November 2008, KPU secara resmi mengumumkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pemilihan Umum 2009 sejumlah 170.022239 pemilih. Dari jumlah tersebut , DPT di Indonesia sebesar 169.558.775 dan sisanya 1.509.892 adalah DPT di luar negeri. Jumlah final ini ternyata lebih sedikit dengan DPS (Daftar Pemilih Sementara) luar negeri yang berjumlah 1.608.575 pemilih.

Jumlah DPT luar negeri ini tidak mencerminkan jumlah warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang jumlahnya berkisar 6,5 juta orang dan sebagian besar diantara mereka adalah buruh migran Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2004 dengan jumlah DPT luar negeri 1,9 juta pemilih, maka partisipasi pemilih luar negeri pada Pemilu 2009 ternyata makin merosot. Ini tentu mengherankan padahal angka penempatan buruh migran ke luar negeri terus mengalami peningkatan. Semestinya jumlah DPT luar negeri untuk pemilu 2009 lebih besar dari jumlah DPT luar Negeri pada pemilu 2004.

Masih kecilnya jumlah DPT luar negeri untuk Pemilu 2009 memperlihatkan bahwa KPU tidak memperhatikan secara serius hak-hak pemilih Indonesia yang berada di luar negeri. Walaupun telah melakukan serangkaian perjalanan ke luar negeri yang menghabiskan dana milyaran rupiah, namun ternyata tidak membawa dampak yang signifikan.

Dari jumlah DPT di luar negeri yang diumumkan tersebut, KPU seharusnya perlu menjelaskan secara detail siapa saja yang termasuk DPT luar negeri. DPT di luar negeri sangat luas dan menyangkut banyak pihak, antara lain pelajar dan mahasiswa, diplomat dan anggota keluarganya, buruh migran, pekerja profesi dan lainnya. Dan dari jumlah tersebut perlu diperjelas berapa persen daftar pemilih tetap dari kalangan buruh migran Indonesia. Hingga saat ini KPU juga tidak menjelaskan jumlah rincian DPT pada masing-masing Negara. Ketidakakuratan KPU dalam proses pendaftaran pemilih di luar negeri mengakibatkan mayoritas buruh migran Indonesia tidak memperoleh hak politiknya.

Jumlah DPT di luar negeri yang telah diumumkan KPU tersebut, juga perlu dipertanyakan validasinya dari dua sisi, yakni metodologi penghitungan dan hasil akhir penghitungan. Metodologi penghitungan dan pendataan terhadap buruh migran di luar negeri perlu dipertanyakan karena menyangkut validitas DPT dari kalangan buruh migran, mengingat pemerintah Indonesia selama ini belum mempunyai system database dalam penempatan buruh migran Indonesia ke luar negeri. Kalau kemudian ternyata pendataan KPU berbasis pada data pemerintah Indonesia sebagai referensi utama dan tanpa melalui proses pendataan di lapangan, maka validitas DPT buruh migran jelas dipertanyakan.

Selain itu, setiap Negara tujuan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada sector mana buruh migran Indonesia bekerja. Negara-Negara tertentu seperti Singapura, Hongkong ,Taiwan ,Malaysia dan Negara-Negara di Timur tengah, di dominasi oleh perempuan yang mayoritas bekerja di sektor rumah tangga sebagai PRT migran. Sehingga diperlukan penjelasan dari KPU bagaimana selama ini mendata PRT migran di luar negeri, apakah mengandalkan PRT migran yang datang mendaftar ke KBRI atau ada upaya jemput bola ke rumah-rumah majikan. Termasuk untuk buruh migrant yang tidak berdokumen dan buruh migran yang sedang di penjara karena menghadapi masalah hukum di Negara tujuan yang diperkirakan jumlahnya mencapai ribuan.

KPU juga terkesan mengabaikan calon TKI yang ada di penampungan –penampungan PJTKI di Indonesia yang sedang dalam proses pemberangkatan ke luar negeri, saat ini jumlah PJTKI yang legal mencapai 499. Semestinya mereka juga mempunyai hak politik yang sama untuk PEMILU 2009.

Atas dasar beberapa persoalan diatas, Migrant CARE menyerukan kepada KPU untuk:

1. Mendesak KPU agar segera mengumumkan jumlah resmi DPT di luar negeri dari kalangan buruh migran secara rinci berdasarkan Negara tujuan
2. Mendesak KPU untuk secara transparan menyampaikan metodologi pendataan buruh migran di luar negeri, terutama bagi PRT migrant, buruh migran yang tidak berdokumen dan buruh migran yang ada di penjara.
3. Mendesak KPU untuk tidak mengabaikan hak politik calon buruh migran Indonesia yang sedang berada di penampungan-penampungan PJTKI

Jakarta, 5 Desember 2008

Anis Hidayah
Direktur Eksekutif

Buruh Migran Indonesia dan Pemilu 2004

2008-12-09T17:30:00.000+07:00

Oleh Wahyu Susilo

HAJATAN nasional pemilu legislatif dan pemilihan langsung presiden tahun 2004 dianggap sebagai momentum penting yang tidak bisa diabaikan dalam fase transisi menuju demokrasi.

Pemilu kali ini berlangsung beberapa tahap, berbeda dengan sebelumnya. Perubahan ini merupakan tantangan bagi pelaksana pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu indikator suksesnya pemilu adalah jumlah pemilih. Sepanjang pemilu Orde Baru dan Pemilu 1999, peserta pemilu selalu di atas 90 persen, namun hingga kini konsentrasi peserta pemilu lebih diutamakan pemilih dalam negeri. Keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri hanya sebagai partisipan pelengkap dalam pemilu. Selama ini, perolehan suara pemilih di luar negeri disalurkan untuk daerah pemilihan Jakarta.

ADA beberapa hal yang harus dikritisi dalam pemilu Indonesia di luar negeri. Pertama, tidak pernah terjadi proses pendaftaran pemilih secara maksimal sehingga prosentase partisipasi pemilu di luar negeri amat kecil dari jumlah sebenarnya. Jumlah terbesar warga Indonesia yang ada di luar negeri adalah kaum buruh migran Indonesia, setelah itu mahasiswa dan diplomat serta keluarganya.

Data terakhir buruh migran Indonesia diperkirakan empat juta orang. Jumlah terbanyak ada di kawasan ASEAN (terbesar di Malaysia, disusul Singapura dan Brunai), Timur Tengah (terbesar di Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar dan Jordan) dan Asia Timur (terbesar di Hongkong, Taiwan, Korea, dan Jepang).

Kedua, pemilu tidak memperhitungkan keterwakilan dan aspirasi warga Indonesia di luar negeri. Dalam sistem pemilu yang lama, tidak pernah ada utusan golongan di MPR yang merepresentasikan sektor buruh migran, sementara wakil DPR yang mewakili daerah pemilihan Jakarta tak pernah punya sensitivitas mengenai masalah buruh migran. Dalam sistem pemilu yang baru, juga tidak ada perubahan signifikan mengenai keterwakilan politik warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.

Realitas ini memperlihatkan betapa warga negara Indonesia yang ada di luar negeri (yang mayoritas adalah buruh migran Indonesia) termarjinalkan secara politik. Padahal bila kita lihat, kerentanan yang mereka miliki, misalnya kekerasan terhadap buruh migran atau represi yang dialami mahasiswa-mahasiswa Indonesia di luar negeri, memerlukan artikulasi politik untuk kebijakan yang protektif bagi mereka.

Keluhan seorang anggota KPU, Valina Sinka Subekti, yang menyatakan KPU mengalami kesulitan mendaftar pemilih kaum buruh migran Indonesia, ini harus menjadi perhatian serius. Jika kesulitan ini tidak bisa dipecahkan, berarti pemilu untuk pemilih luar negeri dapat terancam gagal karena kaum buruh migran Indonesia merupakan mayoritas pemilih pemilu di luar negeri.

PEMILU, jika dianggap sebagai jalan untuk kesejahteraan rakyat, tentu penting memperjuangkan nasib buruh migran Indonesia. Namun, selama ini tampaknya buruh migran hanya menjadi obyek pemilu. Semasa Orba, mereka dimobilisasi KBRI untuk memilih Golkar. Pada Pemilu 1999, isu buruh migran dieksploitasi sebagai bahan kampanye. Tak ada perubahan signifikan nasib buruh migran dari pemilu ke pemilu.

DPR, sebagai salah satu produk pemilu, sepanjang masa jabatannya (hampir lima tahun) gagal melakukan legislasi guna memproteksi buruh migran. Draf RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya yang ada di Badan Legislasi DPR sejak tahun 1998 belum diproses secara serius, hanya tersandera sebagai RUU Inisiatif DPR sejak tahun 2002, tidak dibahas dan difinalkan sebagai UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Anggota Keluarganya yang selama ini dinantikan banyak pihak.

Jika kita menengok ke Filipina, kondisinya amat berbeda. Filipina selalu dirujuk sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki kebijakan komprehensip mengenai perlindungan buruh migran. Instrumen perlindungan buruh migran yang dimiliki adalah UU Perlindungan Buruh Migran dan UU Anti-Trafficking serta bilateral agreement dengan negara tujuan buruh migran. Kebijakan politik luar negeri yang mengutamakan kesejahteraan Filipino (orang Filipina yang bekerja di luar negeri) juga ditunjukkan dengan meratifikasi Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya .

Untuk pemilu, Filipina telah mengintroduksi regulasi yang menjamin hak-hak politik buruh migrannya dengan menetapkan Republic Act No 9189 (An Act Providing For a System of Overseas Absentee Voting by Qualified Citizens of the Philippines Abroad, Appropriating Funds Therefor, and for Other Purposes). Regulasi yang dikeluarkan pada 13 Februari 2003 ini untuk mengatur pelaksanaan pemilu Filipina bagi buruh migran Filipina yang ada di luar negeri. Pemilu yang dimaksudkan adalah Pemilu Mei 2004 yang akan memilih presiden, DPR, dan senator Filipina.

UU ini secara rinci mengatur tata cara pendaftaran pemilu di luar negeri dan kewajiban badan-badan pemerintah menjamin kelancaran keikutsertaan buruh migran Filipina (dan warga negara Filipina yang ada di luar negeri) dalam Pemilu Mei 2004. UU ini juga mengamanatkan, tahapan kampanye bisa diikuti kaum buruh migran Filipina. Partisipasi LSM dan serikat buruh dalam pendidikan dan sosialisasi pemilu dimungkinkan dalam UU ini.

Bagi kalangan aktivis buruh migran Filipina, kehadiran regulasi ini menjadi peluang untuk memperkuat bargain politik buruh migran Filipina terhadap pemerintahnya. Di beberapa negara yang menjadi tujuan buruh migran Filipina, telah terbangun partai sektoral buruh migran, yaitu Migrante-Sectoral Party. Partai ini merupakan transformasi dari organisasi buruh migran Filipina yang radikal dan memiliki basis di semua negara tujuan bekerja. Transformasi organisasi ini merupakan pilihan politik saat isu buruh migran hanya menjadi komoditas politisi tradisional.

Tampaknya apa yang dilakukan Filipina bisa menjadi cermin bagi penyelenggara pemilu di Indonesia agar tidak mengabaikan hak-hak politik buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri. Bagaimanapun, suara mereka harus diperhitungkan dan dihargai.

Kompas, Rabu, 25 Februari 2004